Kini Status Gunung Kelud Turun jadi Siaga
Kamis, 20 Februari 2014 16:02 WIB
Surabaya (Antara Jatim) - Gunung Kelud (1731 mdpl) yang berada di perbatasan tiga kabupaten di Jatim, yaitu Kediri, Blitar dan Malang yang meletus pada Kamis (13/2) malam dan melontar material vulkanik hingga 150 hingga 200 juta meter kubik.
Semburan material menyebar ke wilayah Pula Jawa hingga Madura dan NTB, kini aktivitas mulai menuru, sehingga pihak terkait menurunkan statusnya dari Awas jadi Siaga.
Status Gunung Kelud (1731 mdpl) turun dari awas ke siaga. Hal ini setelah dilakukan rapat koordinasi dari tim berwenang, seperti Badan Geologi RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya.
"Setelah memantau sejak erupsi Kamis pekan lalu, hingga Kamis hari ini pukul 11.00 WIB, status Gunung Kelud dari awas ke siaga," ujar Kepala Badan Geologi RI Surono, kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.
Ia mengatakan Gunung Kelud telah memberikan tanda kepada tim bahwa terjadi penurunan aktivitas. Di antaranya tidak ada gempa vulkanik yang memicu letusan dan tremor vulkanik.
"Jadi, bukan saya yang menurunkan hak Kelud. Tapi, Gunung Kelud yang menentukan haknya dan saya tidak bisa memaksa," kata pria yang akrab disapa Mbah Rono tersebut.
Tepat pukul 13.00 WIB, Gubernur Jatim Soekarwo didampingi Surono menggelar konferensi pers tentang status terkini Gunung Kelud.
Hadir juga Kepala BNPB Syamsul Ma'arif, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono dan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Asma'i.
Sementara dari Jakarta dilaporkan hal serupa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan bahwa berdasarkan laporan terakhir yang dia terima diketahui bahwa status Gunung Kelud menurun dari Awas menjadi Siaga.
"Statusnya menurun dari awas menjadi siaga," katanya pada konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Agung menjelaskan jika sebelumnya radius jarak aman adalah sepuluh kilometer kini menjadi lima kilometer. Namun demikian, tambah Agung, operasi tanggap darurat masih terus dilakukan hingga tanggal 12 Maret.
Korban meninggal dunia, kata Agung adalah tujuh orang, rawat inap 32 orang dan rawat jalan 1.392 orang dan jumlah pengungsi 68.627 jiwa. Erupsi Gunung Kelud adalah bencana daerah, namun seluruh potensi Pemerintah Pusat tetap membantu.
Namun, menurut Agung masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Kelud harus tetap waspada, meskipun status sudah diturunkan menjadi siaga. "Masyarakat harus tetap waspada, khususnya terhadap kemungkinan banjir lahar dingin," ucapnya.
Khususnya, menurut Menko Kesra masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai haus meningkatkan kewaspadaannya. Selain itu, juga mengimbau masyarakat untuk tetap memakai masker guna menghindari penyakit yang ditimbulkan oleh abu vulkanik.
Agung juga mengatakan, belum ada prediksi lebih lanjut sampai kapan status siaga akan ditetapkan di Gunung Kelud.
Masih dari Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi atas penanganan bencana alam letusan Gunung Kelud.
"Dari dialog yang saya lakukan dengan para pengungsi di tiga kabupaten dan dua kota, saya senang karena masyarakat sungguh kooperatif, terima kasih," katanya dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.
Kepala Negara menambahkan, "Masyarakat kooperatif dan mengikuti apa yang disampaikan pemerintah dan BNPB. Sungguh merupakan model dan contoh yang baik".
Presiden menilai BNPB dan pemerintah daerah, baik provinsi Jawa Timur maupun kabupaten dan kota, termasuk TNI dan Polri, bergerak cepat membantu rakyat korban bencana.
"Bantuan Basarnas, BRI, BNI, PMI, Tagana, PLN, Telkom, relawan, universitas, mahasiswa dan dunia usaha serta lainnya juga nyata," tegas Presiden.
Pemerintah Pusat, kata Presiden, seperti pada bencana alam di daerah lainnya juga akan membantu dana dan logistik sesuai dengan kebutuhan.
"Menyangkut kerusakan dan kerugian akibat letusan Gunung Kelud, pemerintah Jawa Timur telah mempersiapkan anggaran dan rekonstruksinya," papar Presiden.
Bantuan
Dari Kediri dilaporkan, Satgas Gabungan TNI AL Penanggulangan Bencana Alam menyalurkan bantuan berupa bahan logistik, selimut dan handuk serta kebutuhan balita, untuk warga desa yang terisolasi akibat meletusnya Gunung Kelud.
Penyaluran bahan logistik itu dilakukan di Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.
Bantuan kepada dusun yang terdiri dari sepuluh RT dengan jumlah 470 Kepala Keluarga itu diserahkan langsung oleh Komandan Satgas Gabungan TNI AL Kolonel Marinir Bambang Sutrisno kepada Ketua RT 01 RW 01, Sarwan.
Dusun Laharpang adalah daerah terisolasi, karena posisinya paling dekat dengan kawah dan dampaknya paling parah dibandingkan dengan daerah yang lain yang berada di daerah Kediri.
Sebelum penyerahan bantuan di Dusun Laharpang, Satgas Gabungan TNI AL menyerahkan satu unit truk bahan logistik kepada warga Dusun Puncu, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang mempunyai warga sebanyak 32 Kepala Keluarga.
Sebelumnya (18/2), Satgas Terpadu TNI AL Penanggulangan Bencana Alam menyalurkan bahan Logistik, selimut dan handuk kepada 500 kepala keluarga di Dukuh Sanding, Desa Babada,n Kecamatan Ngancar, dan 113 kepala keluarga di Dukuh Gatok, Desa Sepawon, Kecamatan Ploso Klaten.
Kegiatan penyaluran bahan logistik tersebut diserahkan langsung oleh Dansatgasmar Penanggulangan Bencana Alam meletusnya Gunung Kelud Letkol Marinir Irpan Nasution yang didampingi Wadansatgasmar Mayor Laut (K) R.P Napitupulu (Danyonkesh-1 Mar).
Di tempat yang lain, Dansatgas Terpadu TNI AL dan Angkasa Pura Juanda melaksanakan penyaluran bahan logistik untuk warga yang terkena dampak meletusnya Gunung Kelud di Desa Sepawon Kecamatan Ploso Klaten Kabupaten Kediri.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Timur juga telah mengirimkan bantuan untuk pengungsi korban erupsi Gunung Kelud, berupa bahan makanan sebanyak lima truk.
"Tidak hanya mengirimkan personel pengamanan, kami juga telah mengirimkan bantuan bahan makanan sebanyak lima truk yang diberangkatkan langsung oleh Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo WS dari Mapolda Jatim pada Selasa (18/2)," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono.
Masih di Kediri, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta dan pemerintah kota dan kabupaten se-Yogyakarta menyerahkan bantuan sebanyak 14 truk untuk korban letusan Gunung Kelud di Kabupaten dan Kota Kediri.
"Kami sekadar menyampaikan partisipasi kami dan keprihatinan kami, baik dari warga Yogyakarta ataupun pemerintah daerah se-DIY, kepada warga Kediri yang bernasib sama dengan DIY ketika Gunung Merapi meletus pada 2010," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di posko utama Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Pengungsi Kediri.
Sri Sultan berharap Pemerintah Daerah Kediri tetap tegar dan tanggap untuk menghadapi bencana karena selama Gunung Kelud berstatus sebagai gunung aktif, bencana dapat terjadi setiap saat.
"Bagaimana tantangan hari ini dengan segala persoalan yang ada dapat menambah pengalaman kita untuk melayani warga agar tetap sejahtera. Kalau Merapi itu rutin empat tahun sekali meletus," ujarnya.
Bantuan sebanyak 14 truk dari pemerintah daerah se-DIY itu terdiri dari kayu balok 23 ribu batang, mie instan 1500 kardus, 25 ribu genteng, uang Rp50 juta, 3,5 ton beras, 100 selimut, dan perlengkapan anak dan wanita.
Pohon rusak
Sedangkan dari Kabupaten Malang dilaporkan, sekitar 260.000 pohon berbagai jenis buah-buahan rusak terkena abu vulkanik erupsi Gunung Kelud, sehingga masyarakat mengalami kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.
Bupati Malang Rendra Kresna mengakui guyuran abu vulkanik Gunung Kelud mulai Kamis (13/2) malam itu telah meluluhlantakkan tanaman buah milik warga di Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon.
"Data sementara yang masuk saat ini sedikitnya 260.000 pohon berbagai jenis buah-buahan itu mati, bahkan kering kerontang dan otomatis tidak bisa dipanen. Padahal, pohon apel sudah memasuki musim panen," ungkap Rendra Kresna yang sejak pagi sudah berada di lokasi posko pengungsian warga di Kecamatan Pujon.
Selain pohon apel, sejumlah pohon buah-buahan lainnya, seperti kelengkeng, durian, alpukat, rambutan, nangka, termasuk tanaman stroberi yang ada di tiga kecamatan terdampak erupsi Gunung Kelud tersebut juga rusak parah dan tidak bisa dipanen sama sekali.
Nominal kerugian sementara akibat gagal panen buah-buahan tersebut sekitar Rp24,5 miliar. Padahal, komoditas buah-buahan tersebut menjadi salah satu penopang utama perekonomian dan penghasilan warga di tiga kecamatan terdampak erupsi itu.
Menurut Rendra, luasan lahan, jumlah pohon buah-buahan yang rusak maupun nominal kerugian tersebut masih bisa bertambah karena saat ini terus dilakukan "update" data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang serta laporan dari warga.
Kecamatan Ngantang merupakan penghasil buah durian dan alpukat yang cukup besar di Kabupaten Malang, sedangkan Kecamatan Kasembon merupakan penghasil buah rambutan, nangka dan kelengkeng. Sementara Kecamatan Pujon adalah penghasil buah stroberi dan apel.
Selain lahan buah-buahan yang menjadi korban erupsi, lahan pertanian padi dan sayur-sayuran yang luasnya mencapai belasan ribu hektare di tiga kecamatan itu juga rusak dan dipastikan gagal panen. "Karena daerah sentra penghasil sayur-sayuran terdampak erupsi, harga sayur mayur di pasaran jadi mahal, bahkan jarang bisa ditemui di pasaran," ujar Rendra.
Akibat erupsi dan lahar dingin Gunung Kelud, tiga kecamatan di Kabuapten Malang, yakni Kecamatan Ngantang, Kasembon dan Pujon luluh lantak. Namun, dari wilayah terdampak erupsi tersebut, termasuk Blitar dan Kediri, yang paling parah adalah Kecamatan Ngantang.
Selain sektor pertanian yang hancur, infrastruktur jalan dan jembatan, ribuan rumah warga dan puluhan fasilitas umum serta sarana pendidikan juga banyak yang rusak parah.
Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap mengirimkan tim asistensi administrasi dan penganggaran bencana Gunung Kelud kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Kediri.
Sri Sultan mengatakan Pemerintah Daerah Yogyakarta mempunyai pengalaman tentang administrasi dan penganggaran bencana karena Gunung Merapi meletus setiap empat tahun sekali dan terakhir pada 2010.
Sri Sultan juga mengimbau Pemda Kediri agar lebih awal minta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan agar tidak salah mengelola anggaran bantuan di APBD Kediri, bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur, bantuan dari APBN, ataupun bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
"Termasuk bantuan dari pihak ketiga, baik dari pemerintah daerah lain seperti kami ataupun bantuan dari swasta. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus cermat mengelola administrasinya," ujarnya. (*)
