Pemilihan Ketua BK DPRD Surabaya Diusulkan Voting

Surabaya (Antara Jatim) - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya Masduki Toha mengusulkan agar pemilihan Ketua BK ditentukan oleh hasil pemilihan anggota atau voting. "Saya sepakat jika ketua BK dijabat dari Perwakilan Partai Demokrat yakni Junaidi, tetapi jika teman-teman mengusulkan adanya pemilihan kembali ya saya setuju saja, karena itu hak anggota," kata Masduki Toha kepada wartawan di Surabaya, Senin. Sedangkan terkait dengan agenda pelaksanaan pemilihan ketua BK DPRD Surabaya, Masduki mengatakan bahwa pihaknya tetap menunggu undangan dari Ketua DPRD Surabaya M. Mahmud. "Soal agendanya kapan, kami masih menunggu undangan dari pimpinan untuk membahas, kabarnya Jumat pekan ini. Kita tunggu saja," tandasnya. Ditanya soal program jangka pendek setelah terpilihnya Ketua BK, Masduki Toha mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha menertibkan pelaksaan rapat-rapat di semua alat kelengkapan dewan utamanya di komisi. "Agenda jangka pendek adalah penertiban pelaksanaan rapat-rapat di semua alat kelengkapan dewan termasuk soal absensi, seperti di Banleg dan Banmus, tetapi utamanya adalah rapat komisi, karena dewan itu kegiatannya lebih banyak di komisi," katanya. Selain itu, lanjut dia, BK juga akan memperketat pengawasan terhadap anggota dewan yang menjadi calon anggota legislatif menjelang Pemilihan Umum mendatang. "Kami menyadari sejumlah anggota dewan disbukkan dengan kegiatan kampanye. Namun demikian, kami minta para anggota legislatif yang juga caleg bisa mengatur jadwal kampanye mereka," ujarnya. Menurut dia, pihaknya menegaskan agar waktu dinas tidak dipakai untuk kampanye. "Jika tidak masuk harus ada laporan ke Ketua Komisi yang bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan, kegiatan kedinasan, seperti rapat dengar pendapat dengan instansi dan masyarakat harus berjalan seperti biasa. Untuk mengantisipasi anggota dewan bolos kerja, lanjut dia, demi kegiatan politik mereka, seminggu sekali BK akan mengumumkan aktivitas di masing-masing alat kelengkapan dewan, di antaranya di tingkat komisi, badan musyawarah, badan anggaran dan badan legislatif. "Absensi akan diumumkan setiap Jumat, atau paling tidak Senin," katanya. (*)