Gusdurian Protes Pencitraan Politisi Nama Gus Dur

Jombang (Antara Jatim) - Jaringan komunitas pecinta Gus Dur "Gusdurian" Jawa Timur memprotes sikap para politisi yang memanfaatkan nama Gus Dur karena dinilai sebagai praktik pencitraan saja. "Kami meminta para calon legislatif maupun partai mengedepankan prinsip etis dengan tidak sembarangan mencantumkan gambar/tulisan/video yang berkaitan dengan sosok Gus Dur," kata Koordinator Jaringan Gusdurian Jatim, Aan Anshori, di Jombang, Minggu. Ia mengatakan kondisi itu membuat resah keluarga serta para pecinta Gus Dur, sebab penggunaan nama Gus Dur diindikasikan hanya sebagai pencitraan banyak partai politik untuk menarik simpatik publik. Bahkan, diindikasikan para calon legislatif tersebut tidak meminta izin kepada keluarga untuk memasang sosok Gus Dur. Pihaknya meminta kepada para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan partai politik yang terlanjur memvisualisasikan hal-hal yang berkaitan dengan nama Gus Dur untuk kepentingan politik agar meminta izin kepada keluarga. "Kami meminta agar segala praktik yang berkaitan dengan sosok Gus Dur sebagai alat peraga kampanye tanpa seizin keluarga Ciganjur agar menarik alat itu," katanya. Pihaknya juga mengingatkan semua pihak bahwa segala ekspose sosok Gus Dur untuk tujuan politik tanpa izin dari keluarga Ciganjur dapat dianggap sebagai tindak pidana yang berimplikasi dilakukannya sebuah tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di Jombang, kata dia, terdapat sejumlah calon DPR yang sengaja memasang nama Gus Dur, misalnya di pertigaan Universitas Darul Ulum (Undar) Kabupaten Jombang, serta Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Jombang. Bahkan, diketahui gambar Gus Dur di lokasi itu sengaja dirobek. Pemasangan itu dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan ketua partainya Muhaimin Iskandar. Ia berharap Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar tahu diri dan meminta izin kepada keluarga almarhum Gus Dur di Ciganjur tentang pemasangan alat tersebut. Terlebih lagi, diketahui baliho yang terpasang nama calon DPR tersebut dirobek. "Perobekan itu bagian dari kontrol publik, meskipun tetap saja perobekan itu tidak diperbolehkan. PKB Imin harusnya tahu diri, minta izin ke Ciganjur," tegas Aan. Menanggapi hal itu, Sekjen DPP PKB H Imam Nahrawi mengaku sudah kebal dan merasa biasa-biasa saja dengan seringnya berbagai bentuk ketidakpuasan yang dilakukan terhadap partainya sejak dulu. "Kami akan mengambil hikmah dan sisi positifnya. Gus Dur adalah milik bangsa dan negara ini," katanya. (*)