Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur akan mengajukan persoalan lambannya proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di wilayah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di sejumlah daerah ke DPR RI. "Kami menerima banyaknya keluhan dari lambannya penerbitan BPKB di Samsat. Kami ingin mengetahui apa kendala sesungguhnya ke pusat," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, di Surabaya, Sabtu. Selain BPKB, masyarakat juga mengeluhkan lambannya penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Di samping itu, minimnya sosialisasi oleh Samsat menjadi penyebabkan sejumlah warga menuding Samsat tidak peka terhadap pentingnya STNK dan BPKB. Ia mengakui, jika sampai sampai saat ini belum ada progres percepatan pengadaan buku BPKB. Karena menjadi bentuk pelayanan pemerintah maka pimpinan dewan sudah mempersiapkan keluhan masyarakat ke pemerintah pusat. "Ke DPR RI, kami ingin mendorong agar pelayanan BPKB mendapat perhatian lebih serius," kata kakak kandung Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut. Menurut Halim, masyarakat mengeluhkan sejumlah Samsat, khususnya di daerah. Seperti di Kabupaten Gresik, yang pelayanan terhadap BPKB dan STNK memakan waktu hingga enam bulan. Menurut sejumlah informasi, diperoleh kabar bahwa lambannya pelayanan BPKB dan STNK setelah munculnya kasus simulator dengan tersangka mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Djoko Susilo, sehingga efeknya berdampak kepada masyarakat. Hanya saja, kata Halim, apapun alasannya seharusnya Samsat mengumumkan di media massa sehingga warga yang tempat tinggalnya jauh dari kota, waktunya tidak terbuang sia-sia karena pengurusan STNK dan BPKB masih macet. (*)


Editor : FAROCHA
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.