Ratusan Mahasiswa Malang Tuntut WTO Dibubarkan

Malang (Antara Jatim) - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Mahasiswa Malang menuntut agar keberadaan World Trade Organization dibubarkan. Tuntutan pembubaran World Trade Organization (WTO) yang saat ini sedang mengadakan pertemuan di Bali (2-6/12) itu dilakukan ratusan mahasiswa di Balai Kota Malang, Jumat. "Indonesia harus keluar sebagai anggota WTO, sebab WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang dibangun atas dasar semangat ekonomi pasar bebas demi kepentingan asing," tegas Humas Aliansi Perjuangan Mahasiswa Malang (APMM) Fauzul Qobir. Menurut dia, dengan mengikuti WTO, pemerintah telah menyerahkan semua komiditas pertanian ke pasar internasional atau pasar bebas, sementara jaminan pemerintah untuk melindungi para petani dan komoditas pertanian dalam negeri menjadi tidak terurus. Fauzul mengemukakan dampak dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO, tidak hanya sektor pertanian dan perdagangan lainnya, tapi juga berdampak pada liberalisasi pendidikan, sehingga biaya pendidikan di Tanah Air semakin mahal. Selain itu, lanjutnya, buruh juga menjadi sengsara karena pemerintah melegalkan proses tenaga kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) yang hanya menguntungkan para pemilik modal. Sedangkan buruh hanya menjadi komoditas yang menggiurkan bagi pemilik modal. Ratusan mahasiswa tesrebut juga mendesak pemerintah untuk menghentikan privatisasi, komersialisasi dan liberalisasi dunia pendidikan serta mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat. "Kami minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk mempertanggungjawabkan kepada publik terkait kesepakatan yang dibuat di WTO. Fungsi UUD 1945 harus dikembalikan demi kesehjateraan rakyat," tegasnya. Selain berorasi, ratusan mahasiswa yang memadati halaman Balai Kota Malang itu juga membentangkan poster dengan berbagai tulisan, di antaranya "WTO is Imperialsm", "Buang WTO pada tempatnya", "Indonesia bisa tanpa WTO", serta "Mendesak SBY-Boediono stop menindas rakyat Indonesia". Menjelang ditutupnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO IX di Nusa Dua Bali itu unjuk rasa menolak keputusan (Paket Bali) justru bermunculan karena Paket Bali tersebut dinilai merugikan masyarakat dunia, terutama petani.(*)