IEF 2013 Soroti Rendahnya Pendidikan Tenaga Kerja

Surabaya (Antara Jatim) - "Indonesia Employment Forum" (IEF) 2013 di Surabaya menyoroti 28 topik ketenagakerjaan, terutama rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja. "IEF 2013 yang pertama kali diadakan itu penting untuk perluasan peluang kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja," kata Plt Deputi Kementerian Koordinator dan Perekonomian Bobby Hamzah di Surabaya, Rabu. Ia mengemukakan hal itu saat membuka pertemuan dua hari (13-14/11) yang dihadiri Dirjen Binapenta Kemenakertrans Rena Usman, Sekretaris KEN Aviliani, Direktur ILO Indonesia Peter van Rooij, Reprentasi Bank Dunia, JICA, dan sebagainya. "Ke-28 topik ketenagakerjaan itu menyangkut tiga isu besar dalam masalah ketenagakerjaan di Indonesia yakni penyediaan, penawaran/permintaan, dan kelembagaan," kata deputi bidang fiskal dan moneter yang mewakili Menakertrans Muhaimin Iskandar itu. Menurut dia, pembahasan tiga isu besar dalam dunia ketenakerjaan itu memerlukan keterlibatan semua pihak, baik serikat pekerja, perusahaan, maupun pemerintah, karena itu IEF diadakan bekerja sama dengan ILO. "Peningkatan kualitas pendidikan itu penting untuk penyediaan tenaga kerja yang berkualitas, padahal 56 juta dari 110 juta tenaga kerja kita masih berpendidikan setingkat SD (sekolah dasar)," ucapnya. Oleh karena itu, pemerintah yang mengelola bidang ketenagakerjaan perlu mendorong kerja sama antara dunia pendidikan (kementerian pendidikan) dengan dunia kerja (Apindo), sehingga dunia pendidikan bisa "connect" dengan industri. Selain itu, pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang melibatkan dinas ketenagakerjaan dan industri juga perlu ditingkatkan, baik atas prakarsa pemerintah maupun prakarsa industri melalui "CSR", sehingga tenaga kerja yang terdidik akan semakin memiliki spesialisasi yang kuat. Pendidikan dan pelatihan itu juga penting bagi tenaga kerja di sektor informal, mengingat sektor UKM atau kewirausahaan sangat mendominasi di Indonesia, sehingga pelatihan juga diperlukan mereka. "Isu penyediaan tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas itu juga terkait dengan isu penawaran atau peluang kerja yang ke depan akan semakin luas, namun peluang itu akan sia-sia bila tidak ada tenaga kerja yang terampil atau berkualitas," tuturnya. Ke depan, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp4.000 triliun untuk pengembangan infrastruktur, tentu hal itu membuka peluang kerja yang cukup besar, apalagi sektor energi dan manufaktur yang juga akan semakin terbuka. "Isu ketenagakerjaan yang juga penting adalah kelembagaan. Penataan kelembagaan dalam ketenagakerjaan itu kebutuhan tenaga kerja itu bukan hanya soal upah, melainkan jaminan perlindungan sosial, peningkatan keahlian, dukungan pembiayaan, dan sebagainya," katanya. Senada dengan itu Dirjen Binapenta Kemenakertrans Rena Usman menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen agaknya belum sepenuhnya mendorong tumbuhnya tenaga kerja baru dan mengentaskan masyarakat dari pengangguran. "Hal itu karena masih rendahnya pendidikan tenaga kerja kita yang mayoritas justru lulusan SD ke bawah, apalagi pelatihan juga belum menjadi kebiasaan untuk mereka," tukasnya. Oleh karena itu, ada tiga sektor ketenagakerjaan yang perlu perhatian untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya karena menyerap tenaga kerja cukup besar yakni pertanian, industri, dan jasa. "Karena itu, pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja di daerah perlu mendorong pelatihan tenaga kerja secara rutin dan berkelanjutan, agar pengangguran yang setiap tahun bertambah 70.000-100.000 orang dapat ditekan," ujarnya. Menurut ketua panitia Edy Priyo Pambudi, IEF 2013 diikuti 600-an peserta dari kalangan serikat pekerja, perusahaan, regulator (pemerintah), dan perwakilan asing (ILO, Bank Dunia, JICA) dengan tiga bentuk kegiatan. "Ketiga kegiatan adalah simposium dan diskusi pararel di Kantor Rektorat Universitas Airlangga Surabaya, pameran program di Kantor Rektorat Universitas Airlangga Surabaya, dan bursa kerja di Auditorium 'Airlangga Convention Center' (ACC). Bursa kerja itu diikuti 50-an industri," katanya.(*)