Surabaya (Antara Jatim) - Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud berencana akan mengurangi anggaran kunjungan kerja anggota dewan sebagai upaya penghematan anggaran hingga Rp12 miliar. "Untuk penghematan anggaran kunker, saya sudah meminta teman-teman di Sekretariat DPRD Surabaya untuk menghitung ulang anggarannya," kata Machmud saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu. Menurut dia, rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan anggota dewan memang sudah ada di benaknya pascadilantik sebagai Ketua DPRD Surabaya pada 7 Juni 2013. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, ia bersama Sekretariat DPRD dan Bina Program Pemkot Surabaya sudah mulai melakukan pembahasan. "Kita akan hitung lagi kebutuhan yang diperlukan. Kalau tidak digunakan, ya lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat," tegasnya. Kendati demikian, Machmud mengaku belum tahu formula yang akan digunakan dalam melakukan penghematan biaya kunjungan kerja. "Tapi yang jelas, saya belum ada rencana mengurangi jumlah kunjungan kerja," ujarnya. Namun langkah pengurangan anggaran kunker yang ia tempuh merupakan langkah maju dbandingkan dengan ketua DPRD sebelumnya. Sebab selama Wishnu Wardhana menjabat Ketua DPRD Surabaya, tidak ada pengurangan untuk biaya kunjungan kerja. "Tahun lalu, saya tidak tahu berapa yang terserap. Tapi yang pasti, saya berusaha untuk menjadikan DPRD jauh lebih baik," katanya. Disinggung soal tanggapan sejumlah anggota legislatif terhadap gagasanya tersebut, Machmud menyatakan ada sebagian yang mendukung. "Kalau yang tidak mendukung, ya, biarakan saja tidak masalah. Bahkan ketika ada yang menuding saya mencari sensasi pun, saya tidak masalah," katanya. Sementara itu, menyikapi rencana penghematan biaya kunker yang dilakukan Ketua DPRD, Ketua Komisi D Baktiono menilai langkah tersebut bukanlah sesuatu yang sensasional. Sebab tanpa dikurangi pun, sebenarnya anggaran untuk legislatif secara otomatis akan tereduksi dengan sendirinya. "Kalau menurut saya, itu bukan program yang baru. Itu adalah sesuatu yang biasa," ujar Baktiono. Baktiono mengatakan, berdasarakan pengalaman tahun sebelumnya tidak semua anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk DPRD dapat terserap. Sebagai solusinya, akhirnya anggaran yang tidak terpakai itu dialihkan ke program yang lain, di antaranya untuk membiayai beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Sebenarnya tidak hanya di DPRD. Di sejumlah SKPD, anggaran yang dialokasikan tidak mungkin terserap sepenuhnya," ujarnya. (*)


Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.