Jakarta (Antara) - Hasil survei yang dilakukan oleh Partnership Governance Index (PGI) menunjukkan tata kelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 menempati peringkat kedua dengan indeks 6,42 setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks 6,8. Sedangkan DKI Jakarta berada pada peringkat ketiga dengan indeks 6,33, demikian hasil survei PGI melakukan pemeringkatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Index (IGI). Peneliti PGI Provinsi DKI Jakarta Herry Yogaswara, Kamis mengatakan IGI merupakan model pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan provinsi yang paling komprehensif dan dilakukan terhadap empat sektor, antara lain pemerintah, birokrasi, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil. "Keempat sektor tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektifitas," kata Herry di Balai Kota, Jakarta Pusat. Menurut Herry, dalam menyusun IGI, pihaknya menerjunkan sejumlah peneliti ke 33 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. "Di sana, para peneliti mengumpulkan dan menganalisa sejumlah data terkait dengan tata kelola pemerintahan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah (Perda), statistik, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lain-lain," ujarnya. Disamping itu, katanya, para peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber yang dianggap kompeten dalam mewakili pemerintah, birokrat, pengusaha serta masyarakat sipil. (*)


Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026