Gubernur: Pembangunan Lapter Kabupaten Blitar Terganjal Izin

Blitar (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan rencana pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Blitar masih terganjal izin, sehingga belum bisa dipastikan untuk realisasinya. "Saya sudah usulkan. Biarpun pengendalian ada di Abdulrachman (Bandara Abdulrachman Saleh Malang), tapi masih di bawah Iswahyudi (Lanud Iswahyudi Magetan) dan mereka masih keberatan karena itu masuk lapangan tempur," katanya ditemui dalam kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) X dan Hari Kesatuan Gerak PKK Provinsi Jatim di Kabupaten Blitar, Rabu. Gubernur yang dikofirmasi tentang rencana pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Blitar itu mengatakan, dari hasil koordinasi dengan pihak Lanud Iswahyudi Magetan, harus ada celah dan jarak aman untuk penerbangan. Terlebih lagi, lapangan terbang yang akan dibangun di Kabupaten Blitar akan dikomersialkan. Sejauh ini, kata dia, belum ada kesepakatan pasti dengan pihak Lanud Iswahyudi Magetan untuk rencana pembangunan lapangan terbang tersebut. Terdapat standar keamanan yang harus dipatuhi jika akan direalisasikan pembangunan lapangan itu. Selain Kabupaten Blitar, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menyebut sejumlah lokasi di Jatim mengajukan izin untuk pembangunan lapangan terbang, di antaranya Pulau Bawean di Kebupaten Gresik serta Kalianget di Pulau Madura. Sementara itu, di Kabupaten Bojonegoro juga rencananya akan dibangun lapangan serupa, tapi untuk keperluan perusahaan minyak di tempat itu. Menyinggung tentang Kabupaten Kediri yang juga pernah mengajukan rencana untuk pembangunan lapangan terbang, Gubernur mengatakan terdapat masalah yang cukup rumit. Mereka ingin agar lapangan itu dibangun di Kecamatan Pare, tapi akan menyangkut masalah sosial yang cukup besar, sehingga ia pun belum berani untuk menindaklanjutinya. Kabupaten Blitar berencana membangun lapangan terbang, dengan rencana lokasi di Kecamatan Ponggok. Luas lahan yang akan dibangun sekitar 100 hektare, yang melibatkan lahan milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), tanah kas desa, dan lahan milik warga sekitar. (*)