Anggota BPK: Tingkatan Kuota BBM Bersubsidi Kelompok Khusus

Tulungagung (Antara Jatim) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa mendesak pemerintah meningkatkan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi untuk kelompok khusus yaitu petani, nelayan dan pengguna angkutan umum. "Dari total kuota BBM bersubsidi yang mencapai sekitar 46 juta kiloliter, alokasi untuk angkutan umum hanya tiga persen, untuk petani dan nelayan hanya sekitar dua juta kiloliter," kata Ali Masykur saat singgah di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jepun, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu. Ali dalam kunjungannya ke Jawa Timur, menyempatkan diri memantau persediaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Tulungagung yang menghadapi kelangkaan. Anggota IV BPK ini menilai alokasi BBM bersubsidi untuk tiga kelompok masyarakat khusus atau kecil ini masih terlalu kecil. Menurut Ali Masykur Musa, minimnya alokasi BBM bersubsidi untuk tiga elemen masyarakat kecil tersebut menyebabkan distribusi BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran. Subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas bahkan sebagian kalangan industri, sementara masyarakat ekonomi kelas bawah seperti petani-nelayan, serta angkutan umum justru kekurangan pasokan BBM. "Pemerintah harus meningkatkan penyaluran BBM bersubsidi untuk angkutan umum dari tiga persen menjadi sepuluh persen, dan untuk masyarakat petani-nelayan dari sebelumnya hanya dua juta kiloliter menjadi sepuluh juta kiloliter," katanya. Ali Masykur dengan tegas mendukung kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, terutama dengan kapasitas mesin mulai 2.000 cc dan ke atasnya. Menurut dia, pemerintah melalui PT Pertamina bisa saja mewajibkan penggunaan BBM nonsubsidi untuk kendaraan mewah, kendaraan dinas, serta semua jenis armada/alat untuk kegiatan industri. "Yang terpenting prioritasnya adalah untuk tiga elemen dasar ini tadi (petani, nelayan dan angkutan umum), selebihnya pemerintah bisa menjual BBM sesuai harga pasar ataupun dengan menaikkan harga jual dengan tujuan mengurangi beban subsidi," tegasnya. Ali dengan tegas menolak alasan pertamina yang menyebut kian menipisnya persediaan BBM bersubsidi, sehingga pasokan di semua daerah dikurangi. "Tidak boleh begitu, ini kan baru bulan April, masak harus menunggu mendapat alokasi tambahan dari APBN-P agar ada tambahan anggaran subsidi BBM," kritiknya. Ia mengingatkan jika kondisi kelangkaan BBM terus dibiarkan maka akan memicu munculnya masalah perekonomian secara lebih luas karena tersendatnya sistem transportasi dan distribusi nasional. (*)