Madiun (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur, akan melibatkan sebanyak 151 petugas untuk melakukan Kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang berlangsung pada 15 Juni-31 Agustus.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis di Madiun, Jumat mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kota Madiun.
"Hasil sensus ini akan memberikan gambaran kondisi ekonomi terkini, termasuk perkembangan sektor usaha dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah," ujarnya.
Menurutnya BPS Kota Madiun telah melakukan berbagai persiapan untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan. Salah satunya melakukan pelatihan intensif bagi 151 petugas lapangan yang telah dilantik untuk bertugas.
Pelatihan tersebut mulai dari penguasaan teknis pendataan hingga pemahaman kode etik statistik sebagai bekal dalam mengumpulkan data secara akurat dan profesional.
"Pendataan lapangan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Madiun mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026," kata dia.
Adapun sensus ekonomi dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka enam, dimulai pada tahun 1986, 1996, 2006, 2016, dan 2026. Dalam sensus ekonomi nanti, petugas akan mendata seluruh kegiatan usaha yang ada. Mulai dari usaha berskala mikro, kecil, menengah, hingga berskala besar.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang memiliki usaha agar terbuka kepada petugas sensus yang datang, sebab data tersebut nantinya berguna untuk mengetahui perkembangan ekonomi secara daerah maupun nasional.
Selain itu, data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah serta nasional pada tahun-tahun mendatang.
Sementara Plt Wali Kota Bagus Panuntun menambahkan bahwa data ekonomi yang valid menjadi kebutuhan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan. Sebab, berbagai indikator strategis seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga perkembangan sektor usaha menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Karena itu, Bagus meminta seluruh petugas sensus menjalankan perannya secara profesional, teliti, dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya menggali informasi secara menyeluruh agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Kami membutuhkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari data itulah nanti pemerintah kota dapat memetakan sektor perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, maupun UMKM sehingga intervensi program yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan," katanya.
Dalam bertugas, selain telah mendapatkan pelatihan dan kelengkapan atribut resmi, petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Madiun juga telah mendapat perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pewarta: Louis Rika StevaniEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.