Surabaya (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Elestianto Dardak mengatakan data Sensus Ekonomi 2026 menjadi penentu ketepatan kebijakan pemerintah sehingga partisipasi masyarakat diperlukan untuk menghasilkan basis data yang akurat sebagai dasar pembangunan.
"Pertanyaan yang diberikan ini memang bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi yang mencakup apa yang dimiliki dan bagaimana kondisi ekonomi berkaitan dengan pendapatan," kata Emil saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Surabaya, Senin.
Ia mengatakan pendataan tersebut penting agar kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.
"Kami mohon kerja sama dari segenap warga di Jawa Timur, karena pendataan ini penting untuk kebijakan yang disusun pemerintah lebih berbasis data. Tanpa kebijakan yang berbasis data, tentu kita akan kesulitan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sebetulnya dihadapi masyarakat," ujar dia.
Menurut Emil, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang baik. Selama 20 hari pelaksanaan, hampir seperempat keluarga sasaran telah berhasil didata.
Ia berharap capaian tersebut terus meningkat sehingga pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi landasan perumusan kebijakan di seluruh instansi pemerintah.
Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan Indonesia.
Emil juga menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kerahasiaan data. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya dapat mengakses data dalam bentuk agregat, bukan data perorangan, karena akses terhadap data individu diatur secara ketat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, ia menepis anggapan bahwa data hasil sensus akan dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
"Petugas pajak sudah punya cara sendiri untuk nyari tahu. Jadi Anda mau jawab seperti apa pun, petugas pajak punya cara sendiri untuk mencari tahu. Jadi semakin mendekati kenyataan tentu akan semakin bermanfaat bagi perumusan kebijakan kepada warga," katanya.
"Semangatnya semua adalah ayo mau enggak berperan agar kebijakan kita ini bisa lebih berbasis data, lebih baik. Kalau memang ingin berbuat untuk Indonesia, ini hal terkecil yang bisa Anda lakukan adalah membantu pendataan ini supaya menggambarkan realitas yang lebih baik lagi," ujar dia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan provinsi setempat menjadi tolok ukur keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional karena memiliki perekonomian terbesar kedua setelah Daerah Khusus Jakarta.
BPS mengerahkan 41.538 petugas untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat di Jawa Timur.
Pendataan tersebut bertujuan membangun basis data yang lengkap sekaligus menghasilkan gambaran mengenai struktur, daya saing, dan peta perekonomian setiap wilayah, termasuk jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Herum mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data karena BPS telah menerapkan sistem keamanan informasi berstandar ISO serta menjamin kerahasiaan data sesuai undang-undang.
"BPS ini sudah menggunakan security data yang sudah berstandar ISO. Insya-Allah tidak ada data yang bocor melalui BPS. BPS dilindungi oleh undang-undang, rahasia data yang diberikan oleh seluruh masyarakat itu juga dilindungi secara undang-undang. Jadi BPS tidak akan membocorkan data maupun per perusahaan karena memang tidak diperkenankan menyajikan data secara individu," katanya.
Ia menambahkan Sensus Ekonomi 2026 tidak memuat pertanyaan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Data yang dihimpun, katanya, semata-mata untuk melengkapi basis data sosial ekonomi masyarakat agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
Pewarta: Willi IrawanUploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
