Madiun (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Abdul Azis mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, yang berlangsung pada 15 Juni-31 Agustus akan menyasar 75.308 unit pendataan.
"Sasaran tersebut meliputi rumah tangga, berbagai jenis usaha, termasuk usaha di sektor pertanian. Pelaksanaan pendataan lapangan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026," ujar Abdul Azis dalam kegiatan sosialisasi capaian Sensus Ekonomi 2026 di Madiun, Rabu.
Menurut dia, capaian pendataan sensus tersebut saat ini di Kota Madiun telah mencapai 25,62 persen. Capaian itu melampaui target awal, yakni sebesar 25 persen.
Ia menjelaskan proses pendataan yang dimulai secara door-to-door sejak 15 Juni sempat menghadapi tantangan pada masa awal pelaksanaan. Petugas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem wawancara, penggunaan aplikasi digital, serta kuesioner sensus.
"Alhamdulillah setelah berjalan sekitar 15 hari, sensus sudah berjalan lancar dan capaiannya sesuai target. Per 30 Juni target kami 25 persen, dan realisasinya sudah mencapai 25,62 persen," katanya.
Seluruh hasil pendataan dikirim secara langsung menggunakan aplikasi FASIH melalui telepon genggam petugas. Sistem tersebut memungkinkan capaian sensus diperbarui secara real-time begitu data dikirim ke server BPS.
Meski demikian, petugas di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah menyesuaikan waktu kunjungan dengan aktivitas responden yang bekerja.
Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
BPS Kota Madiun juga mengakui masih ditemukan penolakan dari sebagian warga. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sebagian masyarakat enggan memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan berkaitan dengan perpajakan maupun alasan privasi.
Azis menegaskan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki keterkaitan dengan penarikan pajak maupun pengawasan terhadap pelaku usaha. Pendataan dilakukan murni untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi Indonesia.
Ia menambahkan seluruh data responden dijamin kerahasiaan sesuai ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Statistik maupun regulasi mengenai perlindungan data pribadi. BPS juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga keamanan sistem pengelolaan data.
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena data individu tidak akan disebarluaskan. Petugas BPS bertugas mencatat, bukan mengawasi," katanya.
Untuk mengantisipasi munculnya petugas sensus palsu, BPS Kota Madiun juga memperkuat sosialisasi bersama pemerintah daerah mulai tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga RT. Petugas resmi diwajibkan mengenakan rompi berlogo BPS dan Sensus Ekonomi 2026, membawa kartu identitas yang dilengkapi kode batang untuk verifikasi, serta surat tugas resmi.
Pewarta: Louis Rika StevaniUploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
