Kandang, kurban, dan kepercayaan publik

Surabaya (ANTARA) - Debu tipis beterbangan di sela kandang darurat di tepi Jalan MERR, Kota Surabaya. Suara embik kambing berpadu dengan deru kendaraan dan aroma jerami basah, menjadi penanda bahwa Idul Adha semakin dekat.

Di sudut lapak, petugas berbaju rompi dan sepatu bot memeriksa mulut sapi satu per satu, memastikan gigi tumbuh sempurna sekaligus mengamati kemungkinan luka yang tak kasatmata.

Di balik ritual keagamaan yang sarat makna sosial itu, ada satu persoalan yang semakin menentukan kualitas ibadah kurban di kota besar seperti Surabaya, yakni pengawasan kesehatan hewan.

Kurban bukan lagi sekadar urusan membeli sapi atau kambing terbesar, melainkan tentang bagaimana negara, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat menjaga rantai kesehatan pangan di tengah mobilitas ternak yang sangat tinggi.

Surabaya menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kota ini bukan sentra peternakan utama, tetapi menjadi salah satu pasar hewan kurban terbesar di Jawa Timur.

Ribuan sapi, kambing, dan domba masuk dari berbagai daerah seperti Tulungagung, Blitar, Trenggalek, hingga luar pulau. Arus distribusi yang padat menjadikan Surabaya sebagai simpul pertemuan risiko penyakit ternak sekaligus titik penting pengendalian wabah.

Karena itu, pengawasan hewan kurban tidak lagi bisa dipahami sebagai rutinitas tahunan yang bersifat administratif. Ia telah berubah menjadi bagian dari pertahanan kesehatan publik.

Jalur risiko

Pengalaman beberapa tahun terakhir membuat kewaspadaan terhadap penyakit hewan meningkat drastis. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK pernah mengguncang peternakan nasional dan menyebabkan kerugian besar bagi peternak rakyat.

Setelah PMK mereda, ancaman lain seperti Lumpy Skin Disease, antraks, hingga zoonosis tetap menghantui lalu lintas ternak antarwilayah.

Dalam konteks itu, langkah Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan hewan kurban menjadi penting. Surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Surabaya tidak hanya mengatur syarat administratif, tetapi juga menegaskan standar kesehatan ternak yang harus dipenuhi sebelum masuk ke kota.

Kebijakan wajib vaksin PMK, kewajiban Surat Keterangan Kesehatan Hewan, hingga pemeriksaan kesehatan 14 hari sebelum pengiriman menunjukkan adanya pergeseran cara pandang pemerintah daerah. Pengawasan tidak lagi bersifat reaktif setelah penyakit ditemukan, melainkan bergerak preventif sejak hewan masih berada di daerah asal.

Langkah ini relevan karena pola perdagangan ternak di Indonesia masih didominasi sistem tradisional. Banyak hewan dipindahkan melalui jalur distribusi panjang dengan pengawasan yang tidak selalu seragam. Dalam kondisi demikian, satu ternak sakit dapat menjadi pintu masuk penyebaran penyakit yang lebih luas.

Data pengawasan di Surabaya memperlihatkan kompleksitas itu. Dalam beberapa hari pertama pemeriksaan, puluhan lapak telah diperiksa dan ditemukan hewan yang terindikasi skabies. Temuan tersebut mungkin tampak kecil, tetapi justru menunjukkan bahwa pengawasan bekerja. Penyakit terdeteksi sebelum hewan sampai ke tangan masyarakat.

Persoalan lain muncul dari karakter kota besar yang serba cepat. Banyak masyarakat membeli hewan kurban berdasarkan harga dan ukuran fisik tanpa memahami kondisi kesehatannya. Di sinilah edukasi menjadi pekerjaan besar. Hewan yang tampak gemuk belum tentu sehat. Ternak yang terlihat aktif pun belum tentu bebas penyakit menular.

Kehadiran dokter hewan, mahasiswa kedokteran hewan, serta organisasi profesi dalam pengawasan lapangan memberi pesan penting bahwa kesehatan hewan membutuhkan pendekatan ilmiah, bukan sekadar penilaian kasatmata.

Simpul kurban

Yang menarik dari pengawasan hewan kurban di Surabaya bukan hanya soal pemeriksaan medis, melainkan cara kota ini membangun kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, hingga badan usaha seperti Pelindo. Model semacam ini memperlihatkan bahwa pengendalian penyakit hewan tidak bisa berdiri sendiri. Kota besar memerlukan ekosistem pengawasan yang saling terhubung.

Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), misalnya, memainkan peran strategis sebagai laboratorium rujukan nasional PMK sekaligus produsen vaksin. Jawa Timur yang memiliki populasi ternak terbesar membuat peran Surabaya menjadi sangat penting dalam rantai pengendalian penyakit nasional. Ketika distribusi ternak di kota ini aman, maka risiko penyebaran lintas daerah ikut menurun.

Di sisi lain, keterlibatan Pelindo menunjukkan bahwa isu kesehatan hewan kini masuk dalam kesadaran korporasi. Dunia usaha mulai memahami bahwa keamanan pangan dan kesehatan masyarakat bukan semata urusan pemerintah.

Namun, pengawasan hewan kurban sebenarnya tidak berhenti pada pemeriksaan sebelum penyembelihan. Tantangan besar justru muncul saat hari pemotongan berlangsung. Banyak lokasi penyembelihan dadakan masih menghadapi persoalan sanitasi, limbah, hingga distribusi daging yang kurang higienis.

Di sejumlah daerah, limbah darah dan jeroan kerap mengalir ke selokan permukiman. Plastik sekali pakai menumpuk setelah pembagian daging. Dalam konteks kota padat seperti Surabaya, persoalan itu dapat berkembang menjadi masalah lingkungan dan kesehatan baru.

Karena itu, pelibatan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan dalam pengawasan pascapemotongan menjadi langkah yang layak diapresiasi. Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan ibadah personal, tetapi juga disiplin kolektif menjaga kebersihan kota.

Surabaya tampaknya mulai bergerak ke arah itu. Anjuran penggunaan kemasan ramah lingkungan dan kewajiban pengelolaan limbah menunjukkan adanya kesadaran bahwa ritual keagamaan juga perlu menyesuaikan diri dengan tantangan perkotaan modern.

Kesadaran kolektif

Meski pengawasan diperketat, pekerjaan terbesar sesungguhnya tetap berada pada kesadaran masyarakat. Pemerintah dapat membuat aturan seketat apa pun, tetapi tanpa partisipasi warga, pengawasan akan mudah bocor.

Masyarakat perlu mulai melihat hewan kurban sebagai bagian dari rantai keamanan pangan. Membeli hewan sehat bukan hanya memenuhi syariat, melainkan juga melindungi keluarga dan lingkungan sekitar. Kesadaran ini penting terutama di era ketika penyakit zoonosis dapat berpindah dari hewan ke manusia dengan cepat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan pengawasan tidak berhenti sebagai agenda musiman. Momentum Idul Adha seharusnya menjadi pintu masuk pembenahan sistem peternakan dan distribusi ternak secara lebih permanen.

Digitalisasi data ternak, pelacakan asal hewan melalui QR code, hingga integrasi pengawasan antarwilayah dapat menjadi langkah lanjutan yang perlu diperkuat. Kota besar seperti Surabaya memiliki peluang menjadi model nasional pengawasan hewan kurban berbasis teknologi dan kolaborasi.

Idul Adha bukan semata-mata tentang penyembelihan hewan kurban, melainkan juga tentang bagaimana sebuah kota menjaga amanah kesehatan publik di tengah tradisi besar masyarakatnya. Di balik gema takbir dan hiruk pikuk lapak penjualan hewan, ada kerja sunyi para dokter hewan, petugas lapangan, dan relawan yang memastikan daging yang sampai ke meja warga benar-benar aman untuk dikonsumsi.

Dari kandang sederhana di pinggir jalan hingga laboratorium vaksin nasional, pengawasan hewan kurban mengajarkan satu hal penting, bahwa ketahanan sebuah kota tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar, tetapi juga oleh keseriusan menjaga hal-hal yang tampak sederhana, termasuk kesehatan seekor sapi sebelum disembelih.