Mahasiswa harus memahami isu-isu yang berkembang di bawah karena mereka adalah agent of change
Surabaya (ANTARA) - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Merajut Nalar dan Nurani Mahasiswa untuk Bangsa: Kritis Dialogis No Anarkis” untuk memperkuat budaya akademik kritis, dialogis, dan damai di kalangan mahasiswa.
“Kalau persinggungan ide mungkin sering terjadi dan itu positif. Tapi kalau persinggungan fisik, alhamdulillah di Unesa masih nyaman. Setelah debat biasanya tetap ngopi bareng,” ujar Kasubdit Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Unesa Tutur Jatmiko dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unesa dan dihadiri pengurus BEM fakultas, aktivis mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, hingga peserta lintas fakultas itu, ia menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang dialog yang sehat dan bermartabat.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan mampu melahirkan gagasan yang berdampak bagi masyarakat dan bangsa.
“Saya berharap acara ini banyak diskusi yang tentunya bisa membawa banyak perubahan. Permasalahan hukum dan sosial harus menjadi perhatian bersama. Harapannya ada ide-ide yang bisa dibawa ke level lebih tinggi untuk menjadikan Indonesia lebih baik,” ujarnya.
Dosen Fakultas Hukum Unesa Hikam Hulwanullah menilai forum semacam itu menjadi kebutuhan akademik dan masyarakat karena membuka ruang bertukar pikiran secara elegan dan profesional.
“Semoga kegiatan seperti ini konsisten dan terus menjadi jembatan bagi mahasiswa menyampaikan pendapat secara elegan dan profesional,” ujarnya.
Menurut Hikam, mahasiswa harus mampu menangkap berbagai persoalan di masyarakat lalu menyampaikannya dalam bentuk gagasan yang solutif dan argumentatif.
Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengatakan mahasiswa perlu menguasai isu-isu sosial di lapangan sebagai bagian dari peran mereka sebagai agent of change.
“Kalau nanti mereka menjadi anggota DPRD, insyaallah bisa lebih baik karena sejak mahasiswa sudah terbiasa berdiskusi, menyampaikan gagasan, dan bertemu narasumber-narasumber berpengalaman,” katanya.
Ia menilai forum tersebut menjadi ruang latihan penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan keberanian, kemampuan komunikasi, dan sensitivitas sosial.
Sementara itu, staf ahli Menko Polkam RI Mufti Makarim menekankan pentingnya tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan mahasiswa dalam forum tersebut.
“Yang perlu dipastikan adalah rekomendasi-rekomendasi yang dibuat teman-teman ini benar-benar menjadi dokumen yang bisa dikompilasi dan disampaikan sesuai tujuannya, baik ke pemerintah daerah, kementerian, maupun presiden,” ujarnya.
Mufti mengapresiasi kemampuan mahasiswa dalam merumuskan ide dan persoalan yang berkembang di masyarakat meskipun masih perlu penguatan data dan landasan akademik.
“Teman-teman sudah bisa merumuskan ide dan itu sudah sangat bagus. Artinya hari ini ada output konkret yang bisa ditindaklanjuti dalam studi maupun kegiatan organisasi mahasiswa,” tambahnya.
Direktur INSS Rizal Wahid menegaskan FGD tersebut bukan sekadar seminar biasa, melainkan ruang lahirnya gagasan kebijakan yang dapat diadvokasikan mahasiswa.
Menurut Rizal, mahasiswa berhasil menangkap sedikitnya empat hingga lima persoalan strategis nasional dengan dua hingga tiga isu dinilai potensial diperjuangkan melalui jalur advokasi kebijakan.
Ia mencontohkan salah satu pembahasan menarik dalam forum tersebut terkait konsep KDMP yang dinilai memiliki peluang menjadi tawaran kebijakan baru bagi pemangku kepentingan pemerintah.
Pewarta: Willi IrawanEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
