UPN Veteran Jatim bahas kolaborasi multiaktor untuk capai SDGs

Pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan aktor tunggal,

Surabaya (ANTARA) - Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur membahas strategi kolaborasi multiaktor untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 melalui Seminar Isu Administrasi Publik (SIAP), di kampus setempat, Selasa.

Seminar bertema “Kolaborasi Multi-aktor dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional: Strategi Co-Governance untuk Pencapaian SDGs” itu menghadirkan Analis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Mojokerto Dr. Moch. Ali Mashuri dan dosen Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Mohammad Ali, S.E., MPA, sebagai narasumber.

“Pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan aktor tunggal,” kata Dr. Moch. Ali Mashuri.

Ali Mashuri mengatakan pembangunan nasional modern tidak lagi efektif jika hanya bertumpu pada pemerintah.

Persoalan publik seperti kemiskinan, pengangguran, daya saing daerah, pelestarian budaya, hingga pengembangan pariwisata membutuhkan tata kelola yang terbuka dan kolaboratif.

Ia menjelaskan konsep collaborative governance menempatkan pemerintah sebagai fasilitator yang membangun jejaring kerja sama dengan aktor nonpemerintah melalui dialog, kepercayaan, komitmen bersama, dan tujuan kolektif.

Menurut dia, pendekatan multi-helix perlu diterapkan dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Setiap aktor memiliki peran strategis mulai dari regulasi, investasi, riset, pendampingan masyarakat, hingga promosi dan diseminasi informasi.

Ali Mashuri mencontohkan pengembangan wisata di Kota Mojokerto yang membutuhkan dukungan lintas sektor, seperti infrastruktur, transportasi, promosi, sumber daya manusia, ekonomi kreatif, budaya, lingkungan, dan investasi.

Melalui studi analisis multi-helix pada Museum Gubug Wayang, ia menyebut kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas budaya, media, dan pengelola museum mampu memperkuat wisata berbasis budaya.

“Kolaborasi tersebut dinilai dapat memberikan sejumlah manfaat, antara lain meningkatkan kunjungan wisata, menggerakkan ekonomi lokal, melestarikan budaya, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas daerah,” kata dia.

Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti ego sektoral, lemahnya koordinasi, keterbatasan pendanaan, program yang belum berkelanjutan, serta kapasitas sumber daya manusia pariwisata yang belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ali Mashuri merekomendasikan pembentukan forum kolaborasi permanen, integrasi program lintas organisasi perangkat daerah, pelibatan kampus dan komunitas, penguatan digitalisasi promosi wisata, serta penyusunan roadmap wisata budaya berkelanjutan.

Sementara itu, dosen Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Mohammad Ali menyoroti pentingnya strategi co-governance dalam percepatan pencapaian SDGs 2030.

Menurut dia, target pembangunan global tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui kerja pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Ia menjelaskan pemerintah berperan dalam penyusunan rencana aksi, regulasi, serta integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan. Adapun swasta, akademisi, dan masyarakat berkontribusi dalam pembiayaan, riset, edukasi, partisipasi, serta pengawasan.

“Kompleksitas tersebut menuntut keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan pembangunan tidak berjalan secara parsial,” tegasnya.

Mohammad Ali memaparkan hingga 2026 capaian SDGs Indonesia berada pada kisaran 62 persen dari total target. Kemajuan signifikan tercatat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, meski sejumlah indikator terkait ketimpangan dan kualitas pelayanan publik masih stagnan atau memburuk.

Menurut dia, empat tahun menjelang target SDGs 2030, Indonesia perlu memperkuat integrasi kebijakan dan memperluas kolaborasi lintas sektor guna menjawab kesenjangan pembiayaan serta mempercepat pencapaian indikator pembangunan.

“Pembangunan ekonomi yang ideal untuk mencapai SDGs 2030 adalah pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas,” demikian poin yang disampaikan dalam materi seminar tersebut.