Kalau nanti di hari Jumat, pasti akan dimanfaatkan long weekend dan itu berbahaya, orang menjadi malas

Surabaya (ANTARA) - Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur menyebut hari Rabu sebagai waktu ideal penerapan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan riset digital.

"Pilihan hari Rabu kita tanyakan kepada netizen dan dominan mereka menghendaki hari itu sebagai pilihan tepat bagi ASN untuk WFH," ujar Ketua ISKI Jatim Suko Widodo di Surabaya, Sabtu.

Ia menjelaskan hasil riset menunjukkan mayoritas masyarakat menolak opsi hari Jumat karena dinilai berpotensi memicu libur panjang terselubung yang dapat menurunkan produktivitas pegawai serta kualitas pelayanan publik.

Suko menambahkan media sosial kini menjadi instrumen penting untuk mengukur akuntabilitas kinerja aparatur secara terbuka, sehingga penetapan WFH di tengah pekan dinilai mampu mengurangi persepsi negatif terkait kedisiplinan ASN.

"Kalau nanti di hari Jumat, pasti akan dimanfaatkan long weekend dan itu berbahaya, orang menjadi malas," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Integrated Digital Research Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur Irwan Dwi Arianto memaparkan analisis terhadap 7.738 komentar netizen yang menunjukkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan waktu kerja.

"Kalau WFH dilakukan pada hari Jumat, itu malah justru bermasalah karena akan menambah libur. Akhirnya bukan bekerja malah berjalan-jalan," kata Irwan.

Ia menyebut masyarakat cenderung menginginkan kebijakan yang berdampak langsung pada efisiensi energi, termasuk penguatan transportasi umum dan penggunaan sepeda sebagai alternatif penghematan bahan bakar.

"Rabu itu jauh lebih efektif digunakan sebagai WFH karena berjauhan dengan liburan yang lain. Turunannya bisa dilakukan dengan pemanfaatan fasilitas umum," katanya.

Irwan menambahkan tren data hingga awal April 2026 menempatkan hari Rabu sebagai pilihan tertinggi dalam percakapan publik, melampaui usulan hari Kamis dan Selasa di berbagai platform digital.

"Persentasenya untuk Rabu itu tertinggi pertama kemudian hari Kamis baru hari Jumat. Jadi pilihannya itu," tambah Irwan.

ISKI Jatim merekomendasikan pemerintah menjadikan pemantauan media sosial sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan agar memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi.



Pewarta: Willi Irawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026