Pakar sebut pemutakhiran data "barcode" agar biosolar tepat sasaran

Surabaya (ANTARA) - Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Imron Mawardi menilai, langkah Pertamina melakukan pemutakhiran data barcode pembelian biosolar merupakan upaya meminimalkan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.

“Ini langkah yang benar supaya subsidi tepat sasaran,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Imron Mawardi, dikonfirmasi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.

Dengan pemutakhiran data oleh Pertamina, lanjutnya, proses verifikasi kembali dilakukan agar hanya masyarakat yang berhak saja yang bisa membeli BBM bersubsidi.

Imron menilai, pengetatan atas pembelian biosolar memang harus dilakukan, terlebih saat ini disparitas harga antara biosolar dan Dexlite sangat besar.

Oleh karena itu, pengetatan terhadap pembelian biosolar memang harus dilakukan agar pengguna Dexlite tidak berpindah, yang justru akan membuat subsidi membengkak.

Melalui pemutakhiran dan pengetatan, lanjut Imron, akan bisa mengurangi pengguna yang sesungguhnya tidak berhak

”Karena memang yang harus diakui, ada data mereka yang sebenarnya tidak valid,” kata dia.

Termasuk di antaranya, adalah pembeli dari kalangan pemilik kendaraan pribadi jenis tertentu, yang karena ketidakvalidan data, sebelumnya bisa menggunakan biosolar.

Ia menyebut, upaya pemutakhiran harus dilakukan dengan memperhatikan faktor kemudahan layanan karena banyak di antara pemilik barcode atau kode batang saat ini memang berhak membeli biosolar.

Oleh karena itu Imron menghargai upaya Pertamina yang menyediakan 147 helpdesk di Jawa Timur untuk melakukan validasi lebih ketat lagi. Hal itu juga bertujuan agar para supir truk yang berhak bisa kembali mengaktifkan barcode pembelian biosolar.

“Para sopir truk angkutan tidak perlu bingung lagi. Mereka bisa langsung menuju helpdesk untuk memulihkan barcodenya. Karena mereka memang termasuk yang berhak,” kata dia.

Sebelumnya, Pertamina berupaya mengedepankan aspek kemudahan terkait pemutakhiran data.

Guna melayani sopir truk yang mengalami kendala barcode saat transaksi misalnya, Pertamina membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

Langkah ini bertujuan, untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali barcode agar dapat dipakai dalam pembelian BBM bersubsidi.