Antropolog Dosen Unej bedah korupsi-oligarki lewat buku MegatRuh

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Antropolog sekaligus dosen senior Universitas Jember (Unej) Andang Subaharianto membedah persoalan korupsi dan oligarki melalui buku terbarunya berjudul MegatRuh Indonesia: Refleksi 25 Tahun Reformasi dalam kegiatan podcast di kampus setempat, Jumat.

Andang menjelaskan karyanya tidak hanya sebagai tulisan akademik, melainkan refleksi kritis terhadap kondisi bangsa yang dinilai mengalami keterputusan antara institusi negara dan nilai dasar yang seharusnya menopangnya.

“Istilah MegatRuh diambil dari tembang macapat Jawa yang bermakna terlepasnya roh dari jasad. Ini menjadi metafora kegelisahan terhadap demokrasi Indonesia yang berada di ambang mati suri,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia saat ini berada dalam fase involusi, yakni kondisi ketika demokrasi tampak berubah secara bentuk, namun stagnan secara kualitas karena masih dipengaruhi mentalitas feodalisme dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Lembaga negara berubah, tetapi jiwanya masih feodalisme. Akibatnya, KKN bukan hilang, melainkan semakin menguat,” katanya.

Dalam bukunya, Andang menawarkan gagasan “politik pokok tanpa tokoh”, yakni mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih menitikberatkan pada gagasan dan substansi kebijakan dibandingkan figur.

Ia juga menekankan pentingnya peran intelektual dalam mendorong perubahan melalui adu gagasan di ruang publik.

“Kekuatan intelektual adalah kunci. Jangan biarkan ruang intelektual menjadi senyap,” ujarnya.

Diskusi tersebut turut menghadirkan pandangan akademisi lintas disiplin di Fakultas Ilmu Budaya Unej. Salah satu konsep yang dibahas adalah korporatokrasi, yakni dominasi kepentingan korporasi dalam kebijakan negara yang memicu lahirnya oligarki.

Akademisi Sastra Inggris Ghanesya Hari Murti menilai kondisi tersebut berpotensi membuat kekuasaan dan sumber daya hanya terpusat pada segelintir pihak, sehingga masyarakat menjadi kurang terwakili dalam kebijakan publik.

Selain itu, buku tersebut juga mengangkat sisi sosiologis melalui esai “Indonesia Gelap” yang menyoroti dinamika kontrak sosial dan praktik bahasa politik yang dinilai kerap menutupi persoalan mendasar.

Pakar Sastra Indonesia Zahratul Umniyyah menyebut fenomena tersebut mencerminkan adanya kecenderungan pembungkaman suara publik dalam praktik bernegara.

Sementara itu, pakar Studi Televisi dan Film Romdhi Fatkhur Rozi menilai buku tersebut sebagai bentuk perlawanan intelektual di tengah dinamika era digital.

Ia menekankan pentingnya peran intelektual dalam menjaga kualitas diskursus publik agar kebijakan tidak disusun secara serampangan.

Melalui buku tersebut, Andang berharap dapat mendorong kesadaran kritis, khususnya di kalangan generasi muda, untuk terlibat aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.