Ekonom Unair nilai harga BBM non-subsidi masih wajar

Surabaya (ANTARA) - Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo menilai harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia masih dalam batas wajar, dipicu dinamika harga minyak global dan ketegangan geopolitik Timur Tengah.

"Harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional,” kata Wisnu Wibowo di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, terutama ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat–Israel serta pembatasan di jalur strategis Selat Hormuz, turut mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Pada periode Februari ke Maret 2026, sejumlah BBM non-subsidi mengalami kenaikan, antara lain Pertamax dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter, Pertamax Green (RON 95) dari Rp12.450 menjadi Rp12.900, dan Pertamax Turbo dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.

Untuk jenis solar non-subsidi, harga Dexlite naik dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Wisnu memprediksi kenaikan BBM non-subsidi masih berada dalam kisaran moderat.

"Kenaikan BBM nonsubsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen," ujarnya.

Ia menambahkan mekanisme penentuan harga BBM non-subsidi mengacu pada harga pasar internasional, khususnya Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus sebagai lembaga penilai harga komoditas global.

Selain itu, penyesuaian harga juga merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, serta komponen pajak.

Menurut dia, badan usaha memiliki kewenangan dalam menentukan harga jual eceran BBM non-subsidi dengan tetap melaporkan kepada pemerintah, sehingga harga lebih mencerminkan kondisi pasar dan mendorong konsumsi energi yang lebih rasional.

Di sisi lain, harga minyak dunia yang telah menembus di atas 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel turut memberi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana setiap kenaikan 1 dolar AS berpotensi menambah beban hingga Rp6,7 triliun.

Meski demikian, pemerintah diperkirakan tidak akan terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi dan masih menjadikannya sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sejumlah negara Asia Tenggara juga mulai menaikkan harga BBM sejak akhir Februari 2026, seperti Thailand dan Vietnam yang menerapkan mekanisme pasar penuh, sementara Malaysia masih menahan harga melalui subsidi, dan Singapura mencatat harga tertinggi karena tanpa subsidi serta pajak energi tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia relatif stabil di tengah tekanan global, dengan kenaikan BBM non-subsidi yang masih moderat dan BBM bersubsidi tetap menjadi penopang stabilitas ekonomi domestik.