Pengelolaan Lingkungan Harus Prorakyat pada 2013

Jakarta - Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hingga 2012 dirasakan masih jauh dari memuaskan sehingga diharapkan pada 2013 harus lebih prorakyat. "Hingga penghujung 2012, kebijakan pemerintah terhadap tata kelola yang baik dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dirasakan masih jauh dari hasil yang memuaskan," kata Direktur Kehati, MS Sembiring di Jakarta, Jumat. Hal itu termuat dalam komunike bersama Kehati, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI) Indonesia, dan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target penetapan hutan desa seluas 300.000 hektar dan hutan kemasyarakatan seluas 1.200.000 hektare pada 2010-2012. Tapi, hingga November 2012 hanya 102.987 hektar hutan desa dan 187.516 hektar hutan kemasyarakatan yang ditetapkan. Prosedur perizinan yang rumit dan kurang terbuka diduga menjadi penyebab utama minimnya realisasi tersebut. "Keterbukaan informasi perlu ditingkatkan. Tidak cukup diterjemahkan dengan menyediakan website, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kualitas dan kuantitas informasi secara terbuka disediakan ke publik," kata Sekjen Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo. Salah satu contoh transparansi misalnya, Kemenhut menyatakan secara terbuka bagaimana proses perencanaan manajemen kehutanan di tingkat pusat. Deforestasi memang mengalami penurunan beberapa tahun terakhir, namun tingginya deforestasi selama ini telah merubah secara signifikan hutan produksi sehingga kawasan konservasi dan hutan alam yang tersisa menjadi benteng terakhir yang perlu diselamatkan, kata CEO WWF Indonesia Efransjah. (*)