Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan harga pangan tidak boleh naik saat stok melimpah demi melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.
Amran mengatakan pemerintah tidak akan menolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas harga eceran tertinggi (HET) termasuk menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
"Penindakan akan langsung dilakukan jika ditemukan pelanggaran, kata Mentan, dikutip dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Mentan telah menggelar Rapat Koordinasi Stabilisasi Pengendalian Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku usaha sepakat menjaga harga tetap sesuai ketentuan.
"Kita bersama seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pangan sepakat, jangan ada menjual harga di atas HET. Itu kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen," ujar Mentan.
Ia menegaskan pula bahwa masa imbauan telah berakhir. Pemerintah kini akan mengedepankan langkah tegas melalui pengawasan dan penindakan langsung di lapangan.
"Saya sampaikan semua jangan melanggar HET. Jika melanggar HET, kita tindak. Bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET, kita tindak dan Satgas Pangan langsung turun," tegasnya.
Menurut Amran, penegakan HET itu didukung oleh kondisi pasokan pangan nasional yang sangat mencukupi. Seluruh komoditas strategis dipastikan aman, sehingga tidak ada alasan harga melonjak.
"Semua stok lebih dari cukup. Ayam, telur, daging cukup. Yang paling penting beras, Alhamdulillah bahkan harganya turun. Minyak goreng juga cukup, bahkan lebih dari cukup karena kita produsen terbesar dunia," jelasnya.
Ia menyebut seluruh asosiasi pangan telah menyatakan komitmen yang sama, yakni menjaga pasokan dan harga tetap stabil selama momentum Natal dan tahun baru.
"Semua asosiasi mengatakan stok cukup. Saya katakan tegas, enggak boleh naik. Kalau naik, kita tindak," ujarnya.
Lebih lanjut, Amran mengatakan kebijakan itu bertujuan menjaga keseimbangan seluruh rantai pangan, mulai dari hulu hingga hilir.
Pemerintah ingin petani tetap sejahtera, pedagang memperoleh keuntungan wajar, dan konsumen tidak dirugikan.
"Kesimpulannya jelas, petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum. Itu kesepakatan kita," kata Amran.
Pemerintah memastikan pengawasan akan diperketat selama periode Natal dan tahun baru, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.
