Surabaya - Komisi D DPRD Surabaya berharap titik-titik "WiFi" yang dipasang di sekolah-sekolah dalam program "Indonesia Digital schools" (Indischools) yang bekerja sama dengan PT Telkom bisa digratiskan atau tanpa biaya apapun. "Program tersebut sangat bagus untuk perkembangan teknologi informasi. Tapi kalau bisa jangan membebankan siswa untuk membayar, berapapun itu," ujar Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono ketika dikonfirmasi, Sabtu. Menurut dia, program pendidikan di Surabaya adalah wajib belajar selama 12 tahun. Artinya, selama itu pula pemerintah kota wajib membiayai dengan tidak membebankan apapun kepada siswa. Sedangkan, lanjut dia, program "indischools" ini turut melibatkan siswa membayar untuk dapat mengakses dengan harga Rp1.000 per hari, Rp20.000 per bulan atau Rp100.000 per semester melalu metode pembayaran pulsa Flexi dan Telkomsel, meski gratis pada instalasi. "Seharusnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa mencarikan alternatif bagaimana caranya agar akses WiFi untuk siswa-siswa di sekolah bisa gratis. Saya yakin ada langkah-langkah agar hal itu terwujud," kata dia. Legislator asal PDI Perjuangan tersebut memberikan solusi, salah satunya memanfaatkan dana "Corporate Social Responsibility" (CSR). Apalagi, kata dia, sekolah diperbolehkan memasang nama produk sebuah perusahaan atau sponsor. "Tidak ada larangan bagi sekolah memasang gambar iklan sebuah produknya. Asalkan, bukan produk rokok, minuman beralkohol, serta gambar asusila/porno. Sehingga, seharusnya Dinas Pendidikan harus bisa mencari dana CSR," tukasnya. Dalam program ini, sesuai data yang diterima dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) area Jawa Timur, di Jatim sudah terdapat hampir 400 sekolah yang sudah dipasang WiFi sebagai bagian dari program "indischools", dengan Surabaya dan Banyuwangi sebagai sekolah yang paling banyak terpasang. Baktiono mengaku segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan pihak terkait untuk menindaklanjutinya persoalan ini, sekaligus mempertanyakan serta mencari solusi agar siswa tidak semakin terbebani karena harus membayar layanan internet di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Iksan, belum bisa dikonfirmasi tentang hal ini. Beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya, namun tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Seperti diketahui, program ini merupakan implementasi dari program PT Telkom bernama "Indischools" yang dicananangkan oleh Telkom Pusat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 9 November 2012 di Jakarta. "Indischools" juga merupakan program Telkom di bidang pendidikan yang merupakan turunan langsung dari rencana besar Indonesia "Digital Network" yang akan diimplementasikan Telkom hingga 2015. "General Manager Divisi Bussines Service Regional" Jawa Timur Firdaus Roeswandi mengatakan, melalui ini Telkom akan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, meningkatkan perekonomian bangsa melalui pemanfaatan "Information Communication Technology" untuk mempercepat penetrasi internet kecepatan tinggi di Indonesia. "Keberadaan 'indischools' ini akan menunjang semua elemen pendidikan dalam menyiapkan generasi yang punya kompetensi berimbang, baik dari sisi perilaku, sikap, keterampilan, dan pengetahuan," kata dia.(*)


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.