Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memfasilitasi 85 jenis pelayanan dari 21 instansi di kabupaten ini terpusat di mall pelayanan publik (MPP).
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan MPP ini sebagai media untuk memudahkan pemberian layanan ke masyarakat.
"Semua instansi akan dimasukkan ke sini, total 26 instansi dan baru 21. Ada 85 layanan hari ini, kami akan tambah lima instansi jadi 92 layanan," katanya di Kediri, Rabu.
Bupati dalam peresmian MPP Kabupaten Kediri itu mengatakan untuk MPP di kabupaten memang baru diresmikan. Pemerintah baru akan melakukan evaluasi terkait dengan kinerjanya setelah beberapa waktu beroperasi.
Namun, ia menyebut dengan diresmikannya MPP ini sebagai semangat baru dan bukti bahwa Kabupaten Kediri sudah bangkit kembali dengan pemerintahan yang siap melayani.
Beberapa waktu lalu, terjadi kerusuhan yang menyebabkan gedung Pemkab Kediri serta DPRD Kabupaten Kediri dibakar massa.
“Sebelah gedung ini persis terbakar habis, Alhamdulilah MPP yang diresmikan hari ini terselamatkan,” kata Bupati dalam komunikasinya bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyastini secara daring dalam acara tersebut.
Bupati menambahkan target layanan di MPP ini adalah satu hari jadi. Namun, semua juga tergantung dengan kebijakan masing-masing, misalnya di tingkat kejaksaan maupun kepolisian.
"Target pelayanan di pemkab, satu hari jadi. Tetapi kan tiap instansi punya kebijakan masing-masing. Ada 21 instansi, dan akan tambah lima, total 26 instansi, tergantung nanti, beda-beda, kejaksaan, kepolisian kami tidak tahu berapa harinya," kata dia.
Bupati menambahkan adanya MPP ini juga bagian dari mewujudkan transparansi layanan. Pihaknya bahkan meminta jika ada pungutan liar baik di lingkungan yang menjadi kewenangan Pemkab Kediri untuk melapor. Bukan hanya tingkat kabupaten, melainkan kecamatan dan struktur di bawahnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini yang hadir secara daring mengatakan dengan dibangunnya MPP, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan untuk melayani masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kenyamanan dengan fasilitas MPP tersebut.
Ia menambahkan MPP dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena dengan kemudahan perijinan bisa berpengaruh positif terhadap meningkatnya angka investasi.
"Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan," kata dia.
Sementara itu, salah seorang warga, Wibriono mengatakan ia sengaja ke MPP untuk mengurus berkas perubahan data kependudukan.
"Tadi dari dinas (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri), di sana antre banyak diarahkan ke sini (MPP). Datang sudah langsung dilayani, cepat sekali dan tinggal menunggu hasilnya," kata warga Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri tersebut.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2025