Malang - Dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, justru "dihabiskan" pasien pengguna kartu surat pernyataan miskin (SPM) karena pemegang kartu Jamkesda sendiri hanya menghabiskan jatah lima persen dari total anggaran. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Mursyidah, Rabu, mengakui, pemegang kartu SPM memang menjadi beban keuangan daerah karena mereka tidak masuk dalam data penerima bantuan pengobatan dan layanan kesehatan di rumah sakit. "Pemegang SPM ini rata-rata mereka yang sakit parah dan tidak mampu lagi menanggung biaya yang cukup mahal, seperti sakit gagal ginjal yang harus menjalni cuci darah. Akibatnya dana Jamkesda tersedot untuk membiayai pasien SPM ini," tegasnya. Sebelum sakit, lanjutnya, mereka memang tidak memiliki kartu Jamkesda, Jamkesmas maupun SPM karena dianggap mampu. Namun, setelah terserang penyakit kronis dan tidak mampu lagi, maka mereka baru mengajukan SPM. Pelayanan di Puskesmas di Kabupaten Malang, 72 persen biaya dikeluarkan untuk pasien SPM. Sementara di RSUD Kanjuruhan klaim Jamkesda yang diajukan untuk pengguna SPM dan pemegang Jamkesda yang asli justru hanya lima persen. Anggaran untuk Jamkesda Kabupaten Malang 2012 sebesar Rp7,8 miliar, namun tidak cukup, sehingga ditambah dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD sebesar Rp5,1 miliar. Hanya saja, meski anggaran Jamkesda sudah ditambah dari PAK, masih belum cukup untuk menutup utang pemkab setempat di RSSA Malang sebesar Rp11,1 miliar dan di RSUD Kanjuruhan sebesar Rp24 miliar. "Utang sebesar itu hanya untuk membayar klaim layanan kesehatan bagi pasien miskin pemegang kartu Jamkesda. Namun, pasien Jamkesda justru cuma sedikit dan hampir seluruhnya dana itu untuk membayar klaim pasien SPM," ujarnya. (*)

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012