Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong percepatan standarisasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) supaya bisa naik kelas.
Hal itu dilakukan Bambang Haryo di sela kegiatan sosialisasi standarisasi dan penilaian bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di salah satu hotel di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.
"Hal tersebut karena di negara-negara ASEAN standarisasi produk ini terutama di negara Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, itu sudah sangat bagus. Karena anggarannya sangat cukup untuk bisa meng-cover jutaan UMKM yang ada di negara tersebut," katanya.
Ia mengatakan saat ini ada kurang lebih sekitar 65 juta UMKM di Indonesia yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 61 persen, atau produk domestik bruto (PDB) sebesar 97 persen.
"Jadi Badan Standarisasi Nasional (BSN) anggarannya harus cukup. Apalagi program dalam 5 tahun yang lalu hanya mampu menyelesaikan 50-an pasar tradisional dari sekitar 17 ribu pasar yang wajib di SNI-kan," kata dia.
Ia mendorong Badan Standardisasi Nasional supaya dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di Indonesia.
"BSN memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas, mutu produk dan jasa di Indonesia. Namun, anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan BSN untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kasi Humas BSN Sigit Wijatmiko mengakui saat ini baru 30 persen pelaku UMKM yang sudah mengurus izin SNI dari BSN. Beberapa faktor kendala di antaranya, kesadaran pelaku usaha dan minimnya anggaran BSN untuk menjangkau UMKM secara luas.
"Kalau untuk berapa persennya memang dari 100 persen kurang lebih ya masih 30 persen. Karena memang kesadaran, plus mungkin juga minimnya fasilitas kami untuk bisa mensertifikasi itu dari pembiayaan, dari dukungan yang lain, sehingga memang terkendala di situ," kata Sigit.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2025