Surabaya - Penasehat Dewan Pendidikan Jatim Prof Daniel M. Rosyid PhD M.RINA menyoroti batasan 1-2 persen pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk siswa SD dan SMP dari luar Kota Surabaya. "Itu tidak perlu. Batasan itu diskriminatif, karena tugas pemerintah itu bukan membatasi, tapi melayani siswa untuk sekolah, apalagi SD dan SMP itu tergolong wajib belajar," ucapnya dalam diskusi bertajuk "Polemik PPDB Surabaya dan Dukungan IT" yang digagas LPPM ITS Surabaya (5/7/2012). Pakar kelautan ITS itu menjelaskan batasan 1-2 persen bagi siswa luar kota untuk sekolah di Surabaya itu menyalahi "wajib belajar 9 tahun". "Karena itu, pemanfaatan IT untuk PPDB itu seharusnya bukan untuk kompetisi, tapi justru untuk 'channeling' yang menjamin bahwa semua siswa yang ada di Surabaya itu bisa bersekolah, misalnya jumlah dan jarak sekolah di sekitar rumahnya," tukasnya. Sementara pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan, hendaknya memanfaatkan data IT tentang "peta sekolah" itu untuk mengarahkan siswa tidak bersekolah dengan jarak terlalu jauh dari rumahnya, sekaligus memeratakan kualitas sekolah. "Kalau sekolah negeri tidak mampu, maka pemerintah daerah melalui dinas pendidikan setempat mengundang peran serta sekolah swasta. Kalau pun masih kurang, maka perlu ada kerja sama dengan pemerintah daerah lain, terutama untuk sekolah di perbatasan kota," tuturnya. Dalam diskusi rutin yang juga menampilkan Yudhi Purwananto SKom MKom (pakar IT ITS) itu, Pembina UKM Kemaritiman di ITS itu menyatakan kerja sama antarpemerintah daerah di perbatasan itu penting, mengingat banyak warga di perbatasan yang hanya memiliki KTP tapi memiliki KK seperti di Surabaya Utara atau tidak memiliki keduanya seperti di perbatasan Surabaya-Sidoarjo. "Misalnya, kalau warga Sidoarjo itu merasa hanya perlu waktu setengah jam untuk sekolah di Surabaya, sedangkan kalau ke Sidoarjo perlu dua jam, apakah hal itu harus dibatasi. Saya kira, kalau ada data siswa dan sekolah tentu bisa dibicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo," paparnya. Menurut ayah tiga anak itu, dialog di perbatasan Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Gresik, dan Surabaya-Madura itu perlu ditingkatkan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo. "Mungkin pemda setempat mau membantu anggaran pendidikan, misalnya," katanya. Agaknya, pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan pelayanan agar semua siswa bisa sekolah dan bukan memberlakukan kebijakan yang membuat siswa tidak bisa sekolah. (*)

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012