Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur siap melakukan pembahasan skema penganggaran program makan bergizi gratis bersama DPRD setempat untuk nantinya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2025.
"Kami masih akan melakukan pembahasan mengenai penganggaran makan siang gratis lagi dengan DPRD," kata Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan seusai rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di gedung DPRD Kota Malang, Senin.
Iwan menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah pusat yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kota Malang berkontribusi dalam pelaksanaan program nasional, termasuk makan bergizi, pertumbuhan ekonomi, hingga keterbukaan lapangan pekerjaan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan makan bergizi gratis merupakan prioritas yang harus diterapkan.
"Bisa dibilang begitu karena itu masuk di ranah pendidikan," ucapnya.
Dia pun mendorong agar anggaran program ini bisa dibahas dengan rinci, sehingga pelaksanaannya berjalan maksimal.
Kendati demikian, Amithya menyebut kesuksesan program ini tidak bisa dilihat dalam waktu sekejap.
"Nanti dilihat dulu selama satu tahun ke depan seperti apa evaluasinya," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Kami masih akan melakukan pembahasan mengenai penganggaran makan siang gratis lagi dengan DPRD," kata Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan seusai rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan KUA-PPAS APBD 2025, di gedung DPRD Kota Malang, Senin.
Iwan menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah pusat yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kota Malang berkontribusi dalam pelaksanaan program nasional, termasuk makan bergizi, pertumbuhan ekonomi, hingga keterbukaan lapangan pekerjaan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan makan bergizi gratis merupakan prioritas yang harus diterapkan.
"Bisa dibilang begitu karena itu masuk di ranah pendidikan," ucapnya.
Dia pun mendorong agar anggaran program ini bisa dibahas dengan rinci, sehingga pelaksanaannya berjalan maksimal.
Kendati demikian, Amithya menyebut kesuksesan program ini tidak bisa dilihat dalam waktu sekejap.
"Nanti dilihat dulu selama satu tahun ke depan seperti apa evaluasinya," tuturnya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024