Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Timur Lampri menginstruksikan seluruh kantor pertanahan yang ada di wilayah tersebut agar bisa memaksimalkan capaian serapan anggaran.
"Secara nasional, serapan anggaran Jatim berada di peringkat ke 4 dan tertinggi dibanding provinsi lain. Kami berharap agar seluruh kantor pertanahan dapat lebih memaksimalkan penyerapan anggaran di atas serapan nasional," katanya di sela rapat evaluasi dan monitoring kinerja Kantor Pertanahan, Rabu.
Dalam rapat tersebut, pihaknya ingin memastikan capaian seluruh target program nasional dapat tercapai 100 persen.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota, kepala bagian tata usaha, kepala bidang, pejabat pengawas dan tim analis.
"Kami mengapresiasi kepada jajaran karena secara keseluruhan realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (SHAT PTSL) sudah 104,02 persen dan meminta kepada kantor pertanahan yang realisasi belum 100 persen agar segera terbitkan SHAT apabila masa pengumuman telah selesai. Kami berpesan agar seluruh jajaran segera mempersiapkan PTSL 2025," katanya.
Untuk kegiatan redistribusi tanah, lanjut dia, terdapat beberapa kantor pertanahan yang belum 100 persen agar segera diselesaikan dan zona integritas juga merupakan hal yang menjadi prioritas.
"Terdapat empat kantor yang berjuang mendapat wilayah bebas korupsi (WBK) diharap dapat berjuang sebaik mungkin agar tahun ini mendapat predikat WBK," katanya.
Ia berpesan agar pendaftaran bidang tanah tidak hanya terhadap pekarangan dan pemukiman saja, akan tetapi bidang tanah wakaf dan tempat ibadah lainnya juga lebih dimaksimalkan.
"Kami menginstruksikan agar tanah wakaf diinventarisir kembali. Kepala kantor pertanahan diinstruksikan untuk menjalin komunikasi dengan PCNU dan PD Muhammadiyah terkait bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat dan menyelesaikannya," ujarnya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024