Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan, Jatim membentuk Tim Khusus atau Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengawasi penggunaan media sosial selama proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Yulianti di Lamongan, Sabtu mengatakan, meski belum masuk pada tahapan kampanye, langkah ini harus diambil dengan menyusun Tim Khusus (Timsus) pengawasan media sosial.
"Memang pengawasan media sosial secara khusus nanti ada pada tahapan kampanye. Namun Bawaslu berikhtiar mewujudkan Pilkada Lamongan yang aman, Luber, Jurdil. Sedari itu kami sekarang mulai menyusun Timsus atau Pokja dari multi stakeholder, yaitu terkait netralitas ASN dan isu negatif, black campaign, hoax dan sara," ujarnya saat dikonfirmasi.
Yulianti menjelaskan, Timsus atau Pokja akan mengawasi akun media sosial secara umum, baik milik bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pendukung hingga pemilik akun pribadi sampai pada proses Pemilu selesai.
Adapun komposisi dari Timsus atau Pokja didalamnya terdiri dari instansi eksternal, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepolisian Resor (Polres), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lamongan.
Sedangkan, pada komposisi Tim Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri berasal dari instansi eksternal, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Polres dan TNI-AD Kodim 0812 Lamongan.
"Timsus atau Pokja itu sudah diplenokan, selanjutnya akan disosialisasikan kepada para seluruh stakeholder, baik ke bakal calon, tim sukses, hingga ormas - ormas. Kalau secara aturan pembentukan Timsus atau Pokja ini sudah sesuai regulasi," kata Yulianti.
Selain membentuk Timsus atau Pokja, anggota Bawaslu dari unsur perempuan ini juga mengimbau para pendukung bacalon pilkada dan masyarakat atau netizen dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan lebih kepada memberikan edukasi.
Sebab, menurutnya, pada momentum Pemilu ini, medsos menjadi platform digital yang rawan untuk dipergunakan menyebar konten negatif, sara dan hoax.
"Untuk itu pengawasan di platform digital sangat penting. Media sosial saat ini menjadi sesuatu yang rawan dan bisa berdampak ke sosial, merugikan pribadi atau Lembaga organisasi jika penggunanya tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Yulianti di Lamongan, Sabtu mengatakan, meski belum masuk pada tahapan kampanye, langkah ini harus diambil dengan menyusun Tim Khusus (Timsus) pengawasan media sosial.
"Memang pengawasan media sosial secara khusus nanti ada pada tahapan kampanye. Namun Bawaslu berikhtiar mewujudkan Pilkada Lamongan yang aman, Luber, Jurdil. Sedari itu kami sekarang mulai menyusun Timsus atau Pokja dari multi stakeholder, yaitu terkait netralitas ASN dan isu negatif, black campaign, hoax dan sara," ujarnya saat dikonfirmasi.
Yulianti menjelaskan, Timsus atau Pokja akan mengawasi akun media sosial secara umum, baik milik bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pendukung hingga pemilik akun pribadi sampai pada proses Pemilu selesai.
Adapun komposisi dari Timsus atau Pokja didalamnya terdiri dari instansi eksternal, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepolisian Resor (Polres), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lamongan.
Sedangkan, pada komposisi Tim Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri berasal dari instansi eksternal, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Polres dan TNI-AD Kodim 0812 Lamongan.
"Timsus atau Pokja itu sudah diplenokan, selanjutnya akan disosialisasikan kepada para seluruh stakeholder, baik ke bakal calon, tim sukses, hingga ormas - ormas. Kalau secara aturan pembentukan Timsus atau Pokja ini sudah sesuai regulasi," kata Yulianti.
Selain membentuk Timsus atau Pokja, anggota Bawaslu dari unsur perempuan ini juga mengimbau para pendukung bacalon pilkada dan masyarakat atau netizen dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan lebih kepada memberikan edukasi.
Sebab, menurutnya, pada momentum Pemilu ini, medsos menjadi platform digital yang rawan untuk dipergunakan menyebar konten negatif, sara dan hoax.
"Untuk itu pengawasan di platform digital sangat penting. Media sosial saat ini menjadi sesuatu yang rawan dan bisa berdampak ke sosial, merugikan pribadi atau Lembaga organisasi jika penggunanya tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan," katanya.(*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024