Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan pemetaan kerawanan sebagai upaya mewujudkan pemilihan yang berkualitas dalam Pilkada 2024 yang akan digelar serentak termasuk di Kota Kediri.
Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengemukakan ikhtiar ini dilakukan dengan menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa.
"Kerawanan-kerawanan yang terpetakan, akan menjadi basis bagi Bawaslu Kota Kediri dalam penyusunan strategi pencegahan dan fokus pengawasan tahapan yang efektif dan komprehensif," katanya di Kediri, Minggu.
Ia menambahkan, untuk hasil pemetaan kerawanan dalam Pilkada 2024 yang digelar serentak ini diharapkan bisa menjadi acuan bersama antara Bawaslu Kota Kediri dan pemangku kebijakan terkait.
"Bagi Bawaslu ini berfungsi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan sementara bagi pihak eksternal termasuk di antaranya pemerintah daerah, pemetaan ini berguna untuk menjadi panduan dalam mengenali persoalan-persoalan pemilu sehingga diperoleh langkah-langkah antisipasi sekaligus penyelesaian secara cepat dan tepat," ujar dia.
Dirinya menjelaskan sejumlah tahapan yang dinilai rawan dalam Pilkada 2024 di Kota Kediri berdasarkan hasil analisa atas inventarisasi dan identifikasi masalah, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada pemilu sebelumnya didominasi pada tahapan kampanye disusul dengan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pemungutan dan perhitungan suara.
"Untuk itu perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat utamanya diseminasi informasi pada tema-tema tertentu seperti anti politik uang, lawan politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian," kata dia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana mengungkapkan kesiapannya untuk bersinergi sebagai langkah taktis untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut.
"Sebagaimana tujuan kami yakni memerangi hoaks kami upayakan supaya potensi kerawanan ini dapat tercegah dengan diseminasi informasi-informasi yang benar sehingga dapat menekan peredaran berita hoaks," kata Apip.
Ia menambahkan, dalam Pilkada 2024 ini semua harus saling sinergi sehingga tercipta situasi yang kondusif.
"Terlebih dalam saat pilkada ini, harus bersama-sama bersinergi dan berupaya supaya situasi kondusif tetap terjaga dan pemilihan ini bisa berjalan secara berkualitas," ujar dia.
Hadir dalam rapat koordinasi dan pemetaan kerawanan pada Pilkada 2024 di Kota Kediri ini dari KPU Kota Kediri, Polres Kediri Kota, TNI, FKUB, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Gakkumdu Kota Kediri, Kejaksaan Negeri Kediri dan tamu undangan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha mengemukakan ikhtiar ini dilakukan dengan menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa.
"Kerawanan-kerawanan yang terpetakan, akan menjadi basis bagi Bawaslu Kota Kediri dalam penyusunan strategi pencegahan dan fokus pengawasan tahapan yang efektif dan komprehensif," katanya di Kediri, Minggu.
Ia menambahkan, untuk hasil pemetaan kerawanan dalam Pilkada 2024 yang digelar serentak ini diharapkan bisa menjadi acuan bersama antara Bawaslu Kota Kediri dan pemangku kebijakan terkait.
"Bagi Bawaslu ini berfungsi sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan sementara bagi pihak eksternal termasuk di antaranya pemerintah daerah, pemetaan ini berguna untuk menjadi panduan dalam mengenali persoalan-persoalan pemilu sehingga diperoleh langkah-langkah antisipasi sekaligus penyelesaian secara cepat dan tepat," ujar dia.
Dirinya menjelaskan sejumlah tahapan yang dinilai rawan dalam Pilkada 2024 di Kota Kediri berdasarkan hasil analisa atas inventarisasi dan identifikasi masalah, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada pemilu sebelumnya didominasi pada tahapan kampanye disusul dengan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pemungutan dan perhitungan suara.
"Untuk itu perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat utamanya diseminasi informasi pada tema-tema tertentu seperti anti politik uang, lawan politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian," kata dia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana mengungkapkan kesiapannya untuk bersinergi sebagai langkah taktis untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut.
"Sebagaimana tujuan kami yakni memerangi hoaks kami upayakan supaya potensi kerawanan ini dapat tercegah dengan diseminasi informasi-informasi yang benar sehingga dapat menekan peredaran berita hoaks," kata Apip.
Ia menambahkan, dalam Pilkada 2024 ini semua harus saling sinergi sehingga tercipta situasi yang kondusif.
"Terlebih dalam saat pilkada ini, harus bersama-sama bersinergi dan berupaya supaya situasi kondusif tetap terjaga dan pemilihan ini bisa berjalan secara berkualitas," ujar dia.
Hadir dalam rapat koordinasi dan pemetaan kerawanan pada Pilkada 2024 di Kota Kediri ini dari KPU Kota Kediri, Polres Kediri Kota, TNI, FKUB, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Gakkumdu Kota Kediri, Kejaksaan Negeri Kediri dan tamu undangan lainnya.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024