Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akan tetap memperjuangkan dan mempertahankan Program Sehat Gratis (Sehati) berbasis KTP elektronik kendati ada upaya legislatif untuk mengalihkan anggaran program tersebut ke BPJS Kesehatan (UHC).
Program layanan kesehatan gratis besutan Bupati Situbondo Karna Suswandi, itu dinilai sangat dibutuhkan masyarakat miskin yang tidak tercover pada jaminan kesehatan nasional atau JKN.
"Meskipun nantinya 100 persen penduduk Situbondo menjadi peserta BPJS Kesehatan (UHC), Program Sehati tetap dibutuhkan untuk membiayai layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dr. Sandy Hendrayono di Situbondo, Kamis.
Ia juga membenarkan mengenai pernyataan salah satu fraksi di DPRD Situbondo pada saat rapat komisi maupun rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD berupaya mengalihkan anggaran Program Sehati ke BPJS Kesehatan (UHC) sejak tahun 2023.
"Jadi, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Situbondo (ada upaya pengalihan anggaran Program Sehati) sudah sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pembahasan tersebut," kata Sandy.
Pemkab Situbondo mempertahankan Program Sehati, karena Program Sehati dibutuhkan oleh masyarakat, dan selain itu ada layanan yang tidak bisa dibiayai oleh BPJS Kesehatan dan hanya bisa dibiayai oleh Program Sehati seperti, seperti kejadian luar biasa atau KLB, percobaan bunuh diri, kecelakaan tunggal dan layanan lainnya.
"Pemkab Situbondo tetap berkomitmen memperhatikan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, yakni melalui Program Sehati ini," ucapnya.
Sandy menyebutkan, masyarakat miskin yang memanfaatkan Program Sehat Gratis ini sejak 2021 hingga Juli 2024 sudah mencapai lebih dari 40 ribu orang.
"Sejak 2021 sampai dengan Juli 2024, masyarakat miskin yang tidak tercover di JKN mencapai 40 ribu orang lebih. Artinya Program Sehati ini sangat dibutuhkan masyarakat," tuturnya.
Layanan kesehatan gratis berbasis KTP elektronik merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani.
Program Sehati terbukti efektif dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Program Sehati hadir untuk memangkas persyaratan yang terlalu birokratis, memudahkan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, rawat inap maupun rawat jalan.
Program Sehati dimulai sejak Juni 2021, sebelumnya layanan kesehatan bagi masyarakat dengan status miskin, menggunakan surat pernyataan miskin atau SPM.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Program layanan kesehatan gratis besutan Bupati Situbondo Karna Suswandi, itu dinilai sangat dibutuhkan masyarakat miskin yang tidak tercover pada jaminan kesehatan nasional atau JKN.
"Meskipun nantinya 100 persen penduduk Situbondo menjadi peserta BPJS Kesehatan (UHC), Program Sehati tetap dibutuhkan untuk membiayai layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dr. Sandy Hendrayono di Situbondo, Kamis.
Ia juga membenarkan mengenai pernyataan salah satu fraksi di DPRD Situbondo pada saat rapat komisi maupun rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD berupaya mengalihkan anggaran Program Sehati ke BPJS Kesehatan (UHC) sejak tahun 2023.
"Jadi, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Situbondo (ada upaya pengalihan anggaran Program Sehati) sudah sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pembahasan tersebut," kata Sandy.
Pemkab Situbondo mempertahankan Program Sehati, karena Program Sehati dibutuhkan oleh masyarakat, dan selain itu ada layanan yang tidak bisa dibiayai oleh BPJS Kesehatan dan hanya bisa dibiayai oleh Program Sehati seperti, seperti kejadian luar biasa atau KLB, percobaan bunuh diri, kecelakaan tunggal dan layanan lainnya.
"Pemkab Situbondo tetap berkomitmen memperhatikan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, yakni melalui Program Sehati ini," ucapnya.
Sandy menyebutkan, masyarakat miskin yang memanfaatkan Program Sehat Gratis ini sejak 2021 hingga Juli 2024 sudah mencapai lebih dari 40 ribu orang.
"Sejak 2021 sampai dengan Juli 2024, masyarakat miskin yang tidak tercover di JKN mencapai 40 ribu orang lebih. Artinya Program Sehati ini sangat dibutuhkan masyarakat," tuturnya.
Layanan kesehatan gratis berbasis KTP elektronik merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani.
Program Sehati terbukti efektif dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum tercatat sebagai penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Program Sehati hadir untuk memangkas persyaratan yang terlalu birokratis, memudahkan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, rawat inap maupun rawat jalan.
Program Sehati dimulai sejak Juni 2021, sebelumnya layanan kesehatan bagi masyarakat dengan status miskin, menggunakan surat pernyataan miskin atau SPM.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024