Jember - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember menggelar unjuk rasa di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Senin, terkait dengan kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di Papua. "Kami mendesak pemerintah untuk menindak tegas oknum TNI dan Polri yang terlibat dalam kerusuhan di Papua," kata koordinator aksi Habiby Nuronnasah di sela-sela orasinya. Menurut dia, maraknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu pemicu dari ketegangan yang terjadi di Papua hingga menyebabkan sejumlah warga sipil tewas. "Tindakan brutal anggota TNI dan Polri terhadap warga Papua tidak dibenarkan karena hal itu melanggar HAM, sehingga harus ada sanksi tegas terkait dengan kasus kekerasan itu," tuturnya. Kasus kekerasan, lanjut dia, juga dipicu kehadiran PT Freeport yang sudah bertahun-tahun menikmati hasil yang sangat melimpah dari Papua, namun kehidupan rakyat Papua masih memprihatinkan dan kesejahteraan rakyat Papua tidak pernah diperhatikan oleh PT Freeport. "GMNI mendesak nasionalisasi PT Freeport secara khusus untuk rakyat Papua dan secara umum untuk bangsa Indonesia, agar tidak ada lagi rakyat Papua yang hidup menderita di bawah garis kemiskinan," paparnya. Habiby menilai pemerintah kurang serius memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua dan gejolak yang ada tidak ditanggapi dengan cekatan, sehingga terjadi sejumlah gerakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. "Jangan sampai Papua melepaskan diri dari bangsa Indonesia karena rakyat Papua bagian dari bangsa Indonesia. Duka Papua juga menjadi Duka Indonesia," katanya menjelaskan. Sejumlah aktivis membawa poster yang bertuliskan "Tindak tegas oknum TNI dan Polri yang terlibat dalam kerusuhan di Papua", "Stop eksploitasi pihak asing atas Papua", dan "Duka Papua, Duka Indonesia". Aktivis GMNI juga menggalang dukungan tanda tangan sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat Papua dan meminta anggota DPRD Jember memberikan pernyataan resmi untuk mendukung tuntutan GMNI Jember. Para aktivis juga berencana membuat posko peduli Papua di halaman DPRD Jember dan mengancam akan melakukan aksi "mogok" makan, apabila pemerintah tidak serius menanggapi sejumlah tuntutan GMNI Jember. "Saya akan menyampaikan aspirasi GMNI kepada pimpinan DPRD Jember karena kebijakan ini menyangkut kebijakan pemerintah pusat, bukan di daerah. Kalau pimpinan menyetujui, maka seluruh anggota DPRD Jember akan membubuhkan tanda tangan mendukung tuntutan GMNI," kata salah satu anggota dewan, Suroso Kastara.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011