Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya tak menemukan indikasi pelanggaran kepemiluan saat masa persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 10 tempat pemungutan suara (TPS), Sabtu.
"Kami tidak temukan adanya dugaan pelanggaran pada hari menjelang pemungutan suara ulang, sampai dengan hari pelaksanaan PSU," kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen kepada ANTARA melalui sambungan telepon.
Novli menyebut tak adanya temuan indikasi pelanggaran lantaran seluruh panitia pengawas terus memantau secara ketat segala persiapan PSU.
Model pengawasan adalah fokus pada setiap TPS PSU, khususnya di lokasi kecamatan yang terdapat lebih dari satu lokasi pemungutan suara, seperti halnya di Kecamatan Tandes yang terdapat tiga TPS PSU di tiga kelurahan.
Petugas pengawas yang bukan dari wilayah tersebut diperbantukan untuk membantu proses pengawasan.
"Di sana ada sekitar enam kelurahan, jadi pengawas kelurahan yang sebenarnya tidak di wilayah kerjanya situ, kami fungsikan untuk untuk melakukan fungsi pengawasannya," ujarnya.
Ada tiga isu yang menjadi atensi pengawasan Bawaslu dalam upaya menjamin kelancaran PSU, yakni distribusi logistik, politik uang, dan intimidasi.
Novli menyatakan persoalan distribusi logistik sudah berjalan maksimal, artinya tidak melebih waktu ketentuan dan surat suara sesuai dengan ketentuan.
"Jadi kami mencermati dengan seksama kertas suara yang disediakan, jangan sampai terulang lagi penempatan surat suara yang salah" ucap dia.
Kemudian untuk pengawasan praktik politik uang, panitia pengawas menyisir wilayah yang terdapat TPS PSU.
Sebab, kata dia pelaksanaan PSU memiliki potensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan praktik pelanggaran.
"Suara di PSU sangat berharga bagi calon legislatif, baik itu tingkat RI, provinsi, maupun kota, kalau mereka masih merasa kurang perolehan suaranya bisa saja wilayah yang area PSU disasar," kata dia.
Sedangkan untuk pencegahan intimidasi, Bawaslu menggandeng tokoh masyarakat di masing-masing wilayah yang ada TPS PSU.
"Kami gandeng tokoh-tokoh itu agar jangan sampai ada intimidasi kepada pemilih oleh kelompok tertentu," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Kami tidak temukan adanya dugaan pelanggaran pada hari menjelang pemungutan suara ulang, sampai dengan hari pelaksanaan PSU," kata Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen kepada ANTARA melalui sambungan telepon.
Novli menyebut tak adanya temuan indikasi pelanggaran lantaran seluruh panitia pengawas terus memantau secara ketat segala persiapan PSU.
Model pengawasan adalah fokus pada setiap TPS PSU, khususnya di lokasi kecamatan yang terdapat lebih dari satu lokasi pemungutan suara, seperti halnya di Kecamatan Tandes yang terdapat tiga TPS PSU di tiga kelurahan.
Petugas pengawas yang bukan dari wilayah tersebut diperbantukan untuk membantu proses pengawasan.
"Di sana ada sekitar enam kelurahan, jadi pengawas kelurahan yang sebenarnya tidak di wilayah kerjanya situ, kami fungsikan untuk untuk melakukan fungsi pengawasannya," ujarnya.
Ada tiga isu yang menjadi atensi pengawasan Bawaslu dalam upaya menjamin kelancaran PSU, yakni distribusi logistik, politik uang, dan intimidasi.
Novli menyatakan persoalan distribusi logistik sudah berjalan maksimal, artinya tidak melebih waktu ketentuan dan surat suara sesuai dengan ketentuan.
"Jadi kami mencermati dengan seksama kertas suara yang disediakan, jangan sampai terulang lagi penempatan surat suara yang salah" ucap dia.
Kemudian untuk pengawasan praktik politik uang, panitia pengawas menyisir wilayah yang terdapat TPS PSU.
Sebab, kata dia pelaksanaan PSU memiliki potensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan praktik pelanggaran.
"Suara di PSU sangat berharga bagi calon legislatif, baik itu tingkat RI, provinsi, maupun kota, kalau mereka masih merasa kurang perolehan suaranya bisa saja wilayah yang area PSU disasar," kata dia.
Sedangkan untuk pencegahan intimidasi, Bawaslu menggandeng tokoh masyarakat di masing-masing wilayah yang ada TPS PSU.
"Kami gandeng tokoh-tokoh itu agar jangan sampai ada intimidasi kepada pemilih oleh kelompok tertentu," kata dia.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024