Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menetapkan kebijakan untuk mengembangkan wisata berbasis budaya dan kuliner sebagai upaya untuk meningkat perekonomian masyarakat di wilayah itu.
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie di Bangkalan, Rabu, kebijakan dalam mengembangkan ekonomi wisata berbasis budaya dan kuliner tersebut berdasarkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Bangkalan.
"Di Bangkalan ini banyak objek wisata budaya yang selama ini memang menjadi tujuan wisatawan, baik wisatawan lokal Madura, maupun dari luar Madura," katanya.
Selain itu, sambung dia, Bangkalan juga dikenal sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura sebagai kota kuliner.
Sejak jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura dioperasikan, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak yang membuka usaha di bidang kuliner dan hasil kerajinan khas Madura.
Sisi lain yang juga menjadi potensi dasar sehingga pemerintah berkomitmen mengembangkan wisata berbasis budaya dan kuliner tersebut, adalah banyak warga yang menekuni kerajinan tersebut.
Arief menjelaskan, batik tulis hasil kerajinan warga Bangkalan kini tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal saja, akan tetapi juga mulai menembur pasar internasional. Salah satunya seperti batik gentongan asal Tanjung Bumi, Bangkalan.
"Ini yang menjadi dasar kami hingga menetapkan kebijakan dalam berupaya mengembangkan wisata berbasis budaya dan kuliner," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan bertema 'Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan pada 25 Januari 2024 menyatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut.
"Bangkalan memang memiliki potensi kuliner dan budaya, dan apabila ini dikembangkan dengan baik dengan dukungan anggaran yang memadai, kami yakin akan berkembang dengan pesat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangkalan ini," katanya, yang kala itu juga menghadiri acara festival Karapan Sapi, dan Festival Seribu Satu Menu Bebek.
Ia juga menilai, bahwa perkembangan pembangunan di segala bidang yang digalakkan pemerintah bersama masyarakat di Bangkalan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
"Harapan saya, Pemerintah Daerah dan Desa terus bersinergi agar desa mampu menjadi kekuatan ekonomi, seperti yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan," papar dia.
Jika desa bisa menjadi kekuatan ekonomi, lanjut LaNyalla, tidak hanya mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, wajar jika Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun.
Untuk itu orientasi dari pemangku kebijakan di desa sangat penting. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Harus ada satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa. Dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi.
"Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintah di atas desa, bukan arahan bupati atau gubernur atau presiden. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu. Sekali lagi bukan top down. Tetapi harus bottom up," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Menurut Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie di Bangkalan, Rabu, kebijakan dalam mengembangkan ekonomi wisata berbasis budaya dan kuliner tersebut berdasarkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Bangkalan.
"Di Bangkalan ini banyak objek wisata budaya yang selama ini memang menjadi tujuan wisatawan, baik wisatawan lokal Madura, maupun dari luar Madura," katanya.
Selain itu, sambung dia, Bangkalan juga dikenal sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura sebagai kota kuliner.
Sejak jembatan penghubung antara Surabaya dan Madura dioperasikan, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak yang membuka usaha di bidang kuliner dan hasil kerajinan khas Madura.
Sisi lain yang juga menjadi potensi dasar sehingga pemerintah berkomitmen mengembangkan wisata berbasis budaya dan kuliner tersebut, adalah banyak warga yang menekuni kerajinan tersebut.
Arief menjelaskan, batik tulis hasil kerajinan warga Bangkalan kini tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal saja, akan tetapi juga mulai menembur pasar internasional. Salah satunya seperti batik gentongan asal Tanjung Bumi, Bangkalan.
"Ini yang menjadi dasar kami hingga menetapkan kebijakan dalam berupaya mengembangkan wisata berbasis budaya dan kuliner," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan bertema 'Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan pada 25 Januari 2024 menyatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut.
"Bangkalan memang memiliki potensi kuliner dan budaya, dan apabila ini dikembangkan dengan baik dengan dukungan anggaran yang memadai, kami yakin akan berkembang dengan pesat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangkalan ini," katanya, yang kala itu juga menghadiri acara festival Karapan Sapi, dan Festival Seribu Satu Menu Bebek.
Ia juga menilai, bahwa perkembangan pembangunan di segala bidang yang digalakkan pemerintah bersama masyarakat di Bangkalan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
"Harapan saya, Pemerintah Daerah dan Desa terus bersinergi agar desa mampu menjadi kekuatan ekonomi, seperti yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan," papar dia.
Jika desa bisa menjadi kekuatan ekonomi, lanjut LaNyalla, tidak hanya mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, wajar jika Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun.
Untuk itu orientasi dari pemangku kebijakan di desa sangat penting. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh elemen masyarakat lainnya. Harus ada satu orientasi. Yakni, mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa. Dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi.
"Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintah di atas desa, bukan arahan bupati atau gubernur atau presiden. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu. Sekali lagi bukan top down. Tetapi harus bottom up," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024