Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan dengan cara memprioritaskan alokasi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk sekolah swasta yang masih dalam taraf membutuhkan.
"Maka sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga BOPDA ini dapat diberikan kepada sekolah swasta yang membutuhkan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Rabu.
Kendati demikian, ia menyatakan bahwa skema prioritas BOPDA itu masih harus dilakukan pembahasan untuk disepakati, baik itu oleh sekolah swasta maupun negeri.
"Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama," ujar Cak Eri, sapaan akrabnya.
"BOPDA diberikan ke sekolah swasta lainnya yang kelasnya masih sedikit sehingga sekolah swasta lainnya bisa meningkatkan kemampuannya, akhirnya bisa sederajat," lanjutnya.
Dia menambahkan permintaan itu bukan bentuk pelarangan bagi sekolah yang sudah masuk kategori "mampu" mendapatkan BOPDA.
"Jadi bukan melarang, tapi kalau sekolah ini sudah mahal biaya SPP-nya, tolong sadar jangan dibebankan ke BOPDA," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyatakan pelaksanaan penyaluran dana BOPDA masih akan dibahas bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Lebih lanjut, alokasi BOPDA mencapai Rp500 miliar yang mencakup pendanaan SD dan SMP negeri serta swasta.
Perinciannya, jenjang SD/Mi mencakup 350 sekolah dengan alokasi Rp250 Miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP/Mts mencakup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama.
Formulasi BOPDA itu dihitung berdasarkan rombongan belajar (rombel), yakni untuk jenjang SD/Mi sekitar Rp3 jutaan dan jenjang SMP/Mts Rp5 juta-an.
"Terkait BOPDA nanti kami bikin standar minimalnya, pembiayaan nanti kami sosialis, nanti bisa diukur dari SPP-nya untuk kegiatan apa saja," tutur Yusuf.
Selain itu, parameter lain penentuan pemberian BOPDA adalah jumlah pendaftar per tahun ajaran baru atau dalam artian mengetahui ada atau tidaknya calon murid yang masuk daftar inden.
"Kami sampaikan ini secara kekeluargaan untuk saling memotivasi. Targetnya segera di Januari kami sampaikan, untuk mencapai solusi terbaik agar semua bisa menerima," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Maka sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga BOPDA ini dapat diberikan kepada sekolah swasta yang membutuhkan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Rabu.
Kendati demikian, ia menyatakan bahwa skema prioritas BOPDA itu masih harus dilakukan pembahasan untuk disepakati, baik itu oleh sekolah swasta maupun negeri.
"Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama," ujar Cak Eri, sapaan akrabnya.
"BOPDA diberikan ke sekolah swasta lainnya yang kelasnya masih sedikit sehingga sekolah swasta lainnya bisa meningkatkan kemampuannya, akhirnya bisa sederajat," lanjutnya.
Dia menambahkan permintaan itu bukan bentuk pelarangan bagi sekolah yang sudah masuk kategori "mampu" mendapatkan BOPDA.
"Jadi bukan melarang, tapi kalau sekolah ini sudah mahal biaya SPP-nya, tolong sadar jangan dibebankan ke BOPDA," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyatakan pelaksanaan penyaluran dana BOPDA masih akan dibahas bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).
Lebih lanjut, alokasi BOPDA mencapai Rp500 miliar yang mencakup pendanaan SD dan SMP negeri serta swasta.
Perinciannya, jenjang SD/Mi mencakup 350 sekolah dengan alokasi Rp250 Miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP/Mts mencakup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama.
Formulasi BOPDA itu dihitung berdasarkan rombongan belajar (rombel), yakni untuk jenjang SD/Mi sekitar Rp3 jutaan dan jenjang SMP/Mts Rp5 juta-an.
"Terkait BOPDA nanti kami bikin standar minimalnya, pembiayaan nanti kami sosialis, nanti bisa diukur dari SPP-nya untuk kegiatan apa saja," tutur Yusuf.
Selain itu, parameter lain penentuan pemberian BOPDA adalah jumlah pendaftar per tahun ajaran baru atau dalam artian mengetahui ada atau tidaknya calon murid yang masuk daftar inden.
"Kami sampaikan ini secara kekeluargaan untuk saling memotivasi. Targetnya segera di Januari kami sampaikan, untuk mencapai solusi terbaik agar semua bisa menerima," ujarnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024