Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini Deputi Bidang Pencegahan bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menggelar simulasi sistem peringatan dini bencana guna mengantisipasi erupsi Gunung Bromo.
"Output kegiatan itu adalah meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan respon terkait informasi peringatan dini bencana," kata Kepala Subdirektorat Diseminasi dan Evaluasi BNPB Rucky Nurul Wursanty Dewi dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Probolinggo, Jumat.
Simulasi peringatan dini itu diikuti oleh sekitar 70 orang yang terdiri dari Tim Siaga Bencana Desa, perwakilan OPD/BPBD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perangkat desa, perwakilan Forkopimka, dan perwakilan PVMBG pada Kamis (2/11).
Kegiatan itu dilakukan berupa pemasangan instrumentasi alat peringatan dini bencana letusan gunung api dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah/desa dalam penanggulangan bencana.
"Simulasi bencana yang dilakukan pada kegiatan itu sebagian besar berfokus kepada pengelolaan dan respon informasi peringatan dini bencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat dalam penanggulangan bencana," tuturnya.
Baca juga: BNPB: Pemda di Jatim perlu antisipasi peningkatan bencana
Ia menjelaskan penyelenggaraan sistem peringatan dini di daerah bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman terkait peringatan dini terhadap potensi bencana dan pembuatan kesepakatan yang diwujudkan dalam SOP yang konkrit dan berlanjut, mulai pada keadaan normal sampai keadaan darurat dan dapat dilanjutkan apabila bahaya dianggap tidak lagi mengancam.
"Kami menyatukan komitmen antara pihak yang terlibat dalam peringatan dini agar mampu bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi, " katanya.
Kemudian membantu jejaring dan mengkoordinasikan secara individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi, dalam kemampuan merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif serta menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang cepat dan mampu mempersingkat respon bencana untuk menyelamatkan nyawa.
Dalam kegiatan tersebut diserahkan secara simbolis Instrumentasi Peringatan Dini Bahaya Letusan Gunung Api oleh anggota Komisi VIII DPR RI Anisa Syakur berupa alat komunikasi radio kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI dan BNPB yang telah melaksanakan gladi atau simulasi peringatan dini sebagai bentuk antisipasi erupsi Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo.
"Harapan kami ke depan ada bantuan dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI dan BNPB terkait dengan sarana prasarana, khususnya berupa mobil, sehingga semuanya bisa dilakukan secara maksimal. Semoga jadi pilot project dalam penanganan bencana," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Output kegiatan itu adalah meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan respon terkait informasi peringatan dini bencana," kata Kepala Subdirektorat Diseminasi dan Evaluasi BNPB Rucky Nurul Wursanty Dewi dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Probolinggo, Jumat.
Simulasi peringatan dini itu diikuti oleh sekitar 70 orang yang terdiri dari Tim Siaga Bencana Desa, perwakilan OPD/BPBD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perangkat desa, perwakilan Forkopimka, dan perwakilan PVMBG pada Kamis (2/11).
Kegiatan itu dilakukan berupa pemasangan instrumentasi alat peringatan dini bencana letusan gunung api dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah/desa dalam penanggulangan bencana.
"Simulasi bencana yang dilakukan pada kegiatan itu sebagian besar berfokus kepada pengelolaan dan respon informasi peringatan dini bencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat dalam penanggulangan bencana," tuturnya.
Baca juga: BNPB: Pemda di Jatim perlu antisipasi peningkatan bencana
Ia menjelaskan penyelenggaraan sistem peringatan dini di daerah bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman terkait peringatan dini terhadap potensi bencana dan pembuatan kesepakatan yang diwujudkan dalam SOP yang konkrit dan berlanjut, mulai pada keadaan normal sampai keadaan darurat dan dapat dilanjutkan apabila bahaya dianggap tidak lagi mengancam.
"Kami menyatukan komitmen antara pihak yang terlibat dalam peringatan dini agar mampu bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi, " katanya.
Kemudian membantu jejaring dan mengkoordinasikan secara individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi, dalam kemampuan merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif serta menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang cepat dan mampu mempersingkat respon bencana untuk menyelamatkan nyawa.
Dalam kegiatan tersebut diserahkan secara simbolis Instrumentasi Peringatan Dini Bahaya Letusan Gunung Api oleh anggota Komisi VIII DPR RI Anisa Syakur berupa alat komunikasi radio kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI dan BNPB yang telah melaksanakan gladi atau simulasi peringatan dini sebagai bentuk antisipasi erupsi Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo.
"Harapan kami ke depan ada bantuan dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI dan BNPB terkait dengan sarana prasarana, khususnya berupa mobil, sehingga semuanya bisa dilakukan secara maksimal. Semoga jadi pilot project dalam penanganan bencana," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023