Pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan salah satu kunci untuk mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah tersebut.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan bahwa upaya pemutahiran DTKS tersebut penting agar intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
"DTKS ini harus update, dan untuk mendapatkan data akurat berangkatnya dari level kelurahan. Bottom up, ini data yang sangat kita perlukan," kata Wahyu.
Wahyu menjelaskan dengan adanya data yang akurat melalui pemutakhiran DTKS tersebut, akan menjadikan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi persoalan kemiskinan menjadi tepat sasaran.
Menurutnya, saat ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang menggunakan DTKS sebagai data induk dan data dasar yang digunakan pemerintah dalam melakukan intervensi.
Pemutakhiran data tersebut, lanjutnya, dilakukan dari tingkat kelurahan menjadi hal yang penting dalam upaya untuk melakukan deteksi lebih dini terkait persoalan kemiskinan yang pada akhirnya bisa diwadahi dan diakomodasi.
Baca juga: KKPD dinilai jadi solusi untuk minimalisasi penggunaan uang tunai
Penyusunan database kesejahteraan sosial tersebut, berbasis nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kebutuhan. Pendataan tersebut, akan mampu meningkatkan intervensi upaya penanganan kemiskinan.
"Untuk meningkatkan intervensi, perlu ada perbaikan aspek tata kelola pengentasan kemiskinan, salah satunya menyusun database kesejahteraan sosial. Sehingga, semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Malang lebih tepat sasaran," katanya.
Sebagai informasi, angka kemiskinan Kota Malang merupakan yang terendah kedua di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022, angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,37 persen dan turun 0,11 persen pada 2023 menjadi 4,26 persen.
"Ini bagus, Kota Malang dapat menurunkan angka kemiskinan. Kita terendah kedua di Jawa Timur," katanya.
Ke depan, lanjutnya, diharapkan ada penurunan angka kemiskinan hingga 4,07 persen seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Ia menilai, pencapaian Kota Malang sudah cukup bagus untuk mengurangi angka kemiskinan.
"Kondisi ini tidak bisa langsung turun signifikan. Jika dibandingkan kota/kabupaten lain, pencapaian kita sudah bagus. Karena perlu ada intervensi, ada banyak poinnya," katanya.
Ia menambahkan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah Kota Malang tersebut merupakan salah satu tugas yang diemban sebagai Penjabat Wali Kota Malang. Ia memberikan perhatian penuh dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah itu.
"Ini menjadi starting point bagi saya. Karena penanganan kemiskinan ini menjadi salah satu tugas yang harus saya implementasikan, selain stunting, peningkatan pelayanan publik dan pengendalian inflasi," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023