Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) Rp2,7 miliar untuk 3.000 orang dari keluarga kurang mampu yang tersebar di 14 kecamatan di daerah itu.
Bantuan langsung tunai Rp2,7 miliar ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sedangkan masing-masing penerima mendapatkan Rp900.000 dari akumulasi bantuan sosial selama tiga bulan.
"Anggarannya tidak terlalu besar, tapi lumayan bisa membantu warga di Situbondo meskipun hanya sebagian kecil," ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi usai sosialisasi pelaksanaan BLT DBHCHT di Situbondo, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa penerima BLT DBHCHT kalangan buruh tani tembakau, buruh pabrik tembakau, dan buruh pabrik tembakau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Karena sumber bantuannya dari bea dan cukai tembakau, maka yang dapat bantuan adalah para buruh yang bersinggungan dengan tembakau," kata Bung Karna, sapaan Bupati Situbondo Karna Suswandi itu.
Dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, kata dia, warga yang mendapatkan bantuan uang tunai berasal dari 14 kecamatan, sedangkan untuk tiga kecamatan lainnya, yakni Situbondo, Panji, dan Mangaran tidak mendapatkan alokasi.
"Tiga kecamatan itu minim buruh tembakau, sedangkan 14 kecamatan ini merupakan sentra tembakau. Saya berupaya agar semuanya bisa terakomodasi," kata dia.
Dengan adanya BLT DBHCHT, Bupati Karna berharap, dapat menekan inflasi seiring dengan harga-harga bahan kebutuhan pokok masyarakat yang terus merangkak naik, khususnya harga beras.
"Kami ikuti petunjuk Presiden yaitu memberikan bantuan pangan sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi," kata dia.
Pemerintah Kabupaten Situbondo hingga saat ini sedang melakukan verifikasi data warga kurang mampu sebagai calon penerima bantuan tunai dari DBHCHT.
Petugas saat ini sedang melakukan verifikasi data penerima sekitar 6.000 warga, sedangkan mereka yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan, yakni sekitar 3.000 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Bantuan langsung tunai Rp2,7 miliar ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sedangkan masing-masing penerima mendapatkan Rp900.000 dari akumulasi bantuan sosial selama tiga bulan.
"Anggarannya tidak terlalu besar, tapi lumayan bisa membantu warga di Situbondo meskipun hanya sebagian kecil," ujar Bupati Situbondo Karna Suswandi usai sosialisasi pelaksanaan BLT DBHCHT di Situbondo, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa penerima BLT DBHCHT kalangan buruh tani tembakau, buruh pabrik tembakau, dan buruh pabrik tembakau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Karena sumber bantuannya dari bea dan cukai tembakau, maka yang dapat bantuan adalah para buruh yang bersinggungan dengan tembakau," kata Bung Karna, sapaan Bupati Situbondo Karna Suswandi itu.
Dari 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, kata dia, warga yang mendapatkan bantuan uang tunai berasal dari 14 kecamatan, sedangkan untuk tiga kecamatan lainnya, yakni Situbondo, Panji, dan Mangaran tidak mendapatkan alokasi.
"Tiga kecamatan itu minim buruh tembakau, sedangkan 14 kecamatan ini merupakan sentra tembakau. Saya berupaya agar semuanya bisa terakomodasi," kata dia.
Dengan adanya BLT DBHCHT, Bupati Karna berharap, dapat menekan inflasi seiring dengan harga-harga bahan kebutuhan pokok masyarakat yang terus merangkak naik, khususnya harga beras.
"Kami ikuti petunjuk Presiden yaitu memberikan bantuan pangan sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi," kata dia.
Pemerintah Kabupaten Situbondo hingga saat ini sedang melakukan verifikasi data warga kurang mampu sebagai calon penerima bantuan tunai dari DBHCHT.
Petugas saat ini sedang melakukan verifikasi data penerima sekitar 6.000 warga, sedangkan mereka yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan, yakni sekitar 3.000 orang.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023