Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyebut nilai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya tahun anggaran 2024 terkoreksi menjadi Rp10,8 triliun dari APBD 2023 sebesar Rp11,2 triliun.
"Sebenarnya untuk kota sebesar Surabaya idealnya lebih besar dari itu. Namun kami sesuaikan pendapatan dengan belanja. Kami seimbangkan antara pendapatan dan belanja," kata Adi Sutarwijono dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.
Menurut Adi, hal itu berdasarkan kesepakatan DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat menetapkan Rancangan Nota Kesepakatan menjadi Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD 2024, sekaligus Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 pada rapat paripurna di DPRD Surabaya pada Senin (7/8).
Menurut Adi, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Surabaya didorong agar lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi.
Baca juga: Cak Awi: Kebun Raya Mangrove jaga kawasan hijau di Surabaya
"Namun, kami tetap memperhatikan kemampuan dari masyarakat," ujarnya.
Adi menjelaskan, plafon APBD Surabaya 2024 nantinya tetap difokuskan terhadap sejumlah sektor strategis antara lain pendidikan, kesehatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Skala prioritas belanja untuk pendidikan sebesar 20 persen sudah sesuatu perintah konstitusi. Sedangkan tahun lalu plafon anggaran untuk pendidikan sebesar 21 persen," ujarnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan, pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya ditangani semaksimal mungkin oleh APBD Surabaya ditambah dengan partisipasi masyarakat.
"Kemudian plafon anggaran kesehatan juga dimaksimalkan di atas angka 20 persen," ucap anggota DPRD Surabaya tiga periode ini.
Sedangkan perhatian terhadap infrastruktur, lanjut dia, ditujukan kepada perbaikan saluran air, penerangan jalan umum, pembenahan balai Rukun Warga (RW) sebagai tempat pelayanan publik.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Sebenarnya untuk kota sebesar Surabaya idealnya lebih besar dari itu. Namun kami sesuaikan pendapatan dengan belanja. Kami seimbangkan antara pendapatan dan belanja," kata Adi Sutarwijono dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.
Menurut Adi, hal itu berdasarkan kesepakatan DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat menetapkan Rancangan Nota Kesepakatan menjadi Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD 2024, sekaligus Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 pada rapat paripurna di DPRD Surabaya pada Senin (7/8).
Menurut Adi, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Surabaya didorong agar lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi.
Baca juga: Cak Awi: Kebun Raya Mangrove jaga kawasan hijau di Surabaya
"Namun, kami tetap memperhatikan kemampuan dari masyarakat," ujarnya.
Adi menjelaskan, plafon APBD Surabaya 2024 nantinya tetap difokuskan terhadap sejumlah sektor strategis antara lain pendidikan, kesehatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Skala prioritas belanja untuk pendidikan sebesar 20 persen sudah sesuatu perintah konstitusi. Sedangkan tahun lalu plafon anggaran untuk pendidikan sebesar 21 persen," ujarnya.
Lebih lanjut, Adi mengatakan, pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya ditangani semaksimal mungkin oleh APBD Surabaya ditambah dengan partisipasi masyarakat.
"Kemudian plafon anggaran kesehatan juga dimaksimalkan di atas angka 20 persen," ucap anggota DPRD Surabaya tiga periode ini.
Sedangkan perhatian terhadap infrastruktur, lanjut dia, ditujukan kepada perbaikan saluran air, penerangan jalan umum, pembenahan balai Rukun Warga (RW) sebagai tempat pelayanan publik.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023