Sejumlah pengusaha dari sektor properti dan konstruksi, minyak dan gas, kesehatan serta manufaktur di Jawa Timur menyampaikan titik-titik rawan korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pertemuan di Surabaya, Kamis.
Dari pertemuan tersebut, terungkap beberapa hal yang kerap dilakukan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan oknum lainnya untuk menekan pengusaha demi mendapatkan imbalan, salah satunya adalah maraknya razia di sektor properti dengan melakukan pemanggilan pengusaha.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Soesilo Efendy mengatakan selama ini pelaku industri properti memang mengalami banyak kendala dan kesulitan, mulai dari perizinan, pertanahan hingga infrastruktur.
Sejumlah langkah sudah pernah dilakukan oleh REI Jatim, mulai dari bersurat ke DPP REI yang diteruskan ke Presiden hingga lakukan audiensi dengan Kapolda Jatim.
"Kedua, soal kavling ilegal atau kavling liar. Ini jadi kompetitor," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto juga mengamini banyaknya keluhan di lapangan yang disampaikan pengusaha kepadanya.
Tindak korupsi menurutnya sangat sulit dihindari ketika pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit, misal untuk pengurusan SLF, pengubahan status LSD hingga aturan PBG.
"Di e-katalog pun, menurut teman-teman pengusaha masih belum fair, ada permainan yang terjadi di sana. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi sangat bagus karena dalam rangka pencegahan korupsi, baik pada APBD dan APBN serta pungutan liar," kata Adik.
Sementara itu, Spesialis Antikorupsi Badan Usaha Muda Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Ristian Pangarso mengungkapkan dalam rangka mengimplementasikan program pencegahan korupsi di dunia usaha, diperlukan kontribusi untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi demi terciptanya dunia usaha yang bersih.
"Sebisa mungkin pelaku usaha melakukan suap, itu dikurangi. Untuk itu, kami dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan dialog pemetaan titik rawan korupsi dengan pelaku usaha. Harapannya, diketahui titik rawan korupsi sehingga disepakati saran perbaikan bersama," ujar Arso.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Dari pertemuan tersebut, terungkap beberapa hal yang kerap dilakukan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan oknum lainnya untuk menekan pengusaha demi mendapatkan imbalan, salah satunya adalah maraknya razia di sektor properti dengan melakukan pemanggilan pengusaha.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Soesilo Efendy mengatakan selama ini pelaku industri properti memang mengalami banyak kendala dan kesulitan, mulai dari perizinan, pertanahan hingga infrastruktur.
Sejumlah langkah sudah pernah dilakukan oleh REI Jatim, mulai dari bersurat ke DPP REI yang diteruskan ke Presiden hingga lakukan audiensi dengan Kapolda Jatim.
"Kedua, soal kavling ilegal atau kavling liar. Ini jadi kompetitor," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto juga mengamini banyaknya keluhan di lapangan yang disampaikan pengusaha kepadanya.
Tindak korupsi menurutnya sangat sulit dihindari ketika pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit, misal untuk pengurusan SLF, pengubahan status LSD hingga aturan PBG.
"Di e-katalog pun, menurut teman-teman pengusaha masih belum fair, ada permainan yang terjadi di sana. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi sangat bagus karena dalam rangka pencegahan korupsi, baik pada APBD dan APBN serta pungutan liar," kata Adik.
Sementara itu, Spesialis Antikorupsi Badan Usaha Muda Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Ristian Pangarso mengungkapkan dalam rangka mengimplementasikan program pencegahan korupsi di dunia usaha, diperlukan kontribusi untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi demi terciptanya dunia usaha yang bersih.
"Sebisa mungkin pelaku usaha melakukan suap, itu dikurangi. Untuk itu, kami dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan dialog pemetaan titik rawan korupsi dengan pelaku usaha. Harapannya, diketahui titik rawan korupsi sehingga disepakati saran perbaikan bersama," ujar Arso.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023