Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggelontorkan anggaran pendidikan pada tahun 2023 sebesar Rp13 miliar untuk program-program bantuan pendidikan, termasuk Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah).
Selain itu, ada program beasiswa dan beragam bantuan pendidikan lainnya, mulai dari beasiswa kuliah, uang saku dan bantuan transportasi tiap hari untuk pelajar hingga bantuan biaya hidup untuk pelajar rentan putus sekolah.
"Untuk tahun anggaran 2023, pemkab mengalokasikan anggaran hibah pendidikan sebesar Rp13 miliar lebih," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Senin.
Rinciannya, untuk beasiswa insidental sebesar Rp972 juta, beasiswa bidik misi Rp4,43 miliar, program Garda Ampuh Rp2,34 miliar, Biaya Hidup Rp2,016 miliar, uang saku Rp2,38 miliar, serta uang transportasi Rp771 juta.
Ia menyebutkan untuk program uang saku bagi pelajar sekolah dasar (SD) mendapatkan Rp10.000 per hari, pelajar SMP Rp15.000 per hari dan SMA Rp20.000 per hari.
"Demikian pula bantuan uang transportasi, pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari dan SMA Rp20.000 per hari," ujar Ipuk.
Bupati Ipuk menyatakan bahwa pengentasan anak putus sekolah menjadi salah satu fokus pemerintah daerah setempat, sehingga tidak ada alasan anak Banyuwangi tidak mengenyam pendidikan.
Pada suatu kesempatan, Bupati Ipuk mendatangi anak yang rentan maupun putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan formal.
Salah satunya, mendatangi rumah keluarga di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan. Di rumah berukuran sekitar 3x6 meter tersebut tinggal anak yang putus sekolah, yakni inisial MA. Anak berusia 16 tahun ini putus sekolah saat kelas 7 SMP.
MA tinggal bersama paman dan bibinya di rumah berdinding triplek tersebut. Sementara kedua orang tua kandungnya telah bercerai, dan memiliki kehidupan masing-masing. Di rumah tersebut, selain paman dan bibi, juga terdapat dua adik sepupu MA.
"Kenapa tidak sekolah? Sekolahnya kan gratis. Ayo cerita kalau ada masalah, biar bisa dibantu," kata Ipuk kepada orang tua dan anak-anak tersebut.
"Karena biaya Bu. Sekolahnya juga jauh, saya mau sekolah lagi," kata MA kepada Ipuk.
MA memiliki adik kandung, SA (11) dan tinggal bersama neneknya yang tak jauh dari rumah itu. SA kelas 5 SD ini juga putus sekolah sejak 6 bulan lalu.
Mendengar cerita mereka, Bupati Ipuk meminta kepada camat, kepala desa, dan Dinas Pendidikan, untuk melakukan pendampingan dan memastikan mereka kembali sekolah.
Untuk MA akan dimasukkan ke Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar cepat lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Kami juga beri sepeda untuk berangkat sekolah. Dikasih juga bantuan uang saku," kata Ipuk.
Bupati Ipuk juga meminta keluarga MA mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan peningkatan ekonomi lainnya.
Ipuk menambahkan tidak selalu masalah biaya sekolah yang membuat anak putus sekolah. Terkadang faktor keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi anak menjadi rentan, bahkan putus sekolah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Selain itu, ada program beasiswa dan beragam bantuan pendidikan lainnya, mulai dari beasiswa kuliah, uang saku dan bantuan transportasi tiap hari untuk pelajar hingga bantuan biaya hidup untuk pelajar rentan putus sekolah.
"Untuk tahun anggaran 2023, pemkab mengalokasikan anggaran hibah pendidikan sebesar Rp13 miliar lebih," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Senin.
Rinciannya, untuk beasiswa insidental sebesar Rp972 juta, beasiswa bidik misi Rp4,43 miliar, program Garda Ampuh Rp2,34 miliar, Biaya Hidup Rp2,016 miliar, uang saku Rp2,38 miliar, serta uang transportasi Rp771 juta.
Ia menyebutkan untuk program uang saku bagi pelajar sekolah dasar (SD) mendapatkan Rp10.000 per hari, pelajar SMP Rp15.000 per hari dan SMA Rp20.000 per hari.
"Demikian pula bantuan uang transportasi, pelajar SD mendapatkan Rp10.000 per hari, SMP Rp15.000 per hari dan SMA Rp20.000 per hari," ujar Ipuk.
Bupati Ipuk menyatakan bahwa pengentasan anak putus sekolah menjadi salah satu fokus pemerintah daerah setempat, sehingga tidak ada alasan anak Banyuwangi tidak mengenyam pendidikan.
Pada suatu kesempatan, Bupati Ipuk mendatangi anak yang rentan maupun putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan formal.
Salah satunya, mendatangi rumah keluarga di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan. Di rumah berukuran sekitar 3x6 meter tersebut tinggal anak yang putus sekolah, yakni inisial MA. Anak berusia 16 tahun ini putus sekolah saat kelas 7 SMP.
MA tinggal bersama paman dan bibinya di rumah berdinding triplek tersebut. Sementara kedua orang tua kandungnya telah bercerai, dan memiliki kehidupan masing-masing. Di rumah tersebut, selain paman dan bibi, juga terdapat dua adik sepupu MA.
"Kenapa tidak sekolah? Sekolahnya kan gratis. Ayo cerita kalau ada masalah, biar bisa dibantu," kata Ipuk kepada orang tua dan anak-anak tersebut.
"Karena biaya Bu. Sekolahnya juga jauh, saya mau sekolah lagi," kata MA kepada Ipuk.
MA memiliki adik kandung, SA (11) dan tinggal bersama neneknya yang tak jauh dari rumah itu. SA kelas 5 SD ini juga putus sekolah sejak 6 bulan lalu.
Mendengar cerita mereka, Bupati Ipuk meminta kepada camat, kepala desa, dan Dinas Pendidikan, untuk melakukan pendampingan dan memastikan mereka kembali sekolah.
Untuk MA akan dimasukkan ke Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar cepat lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Kami juga beri sepeda untuk berangkat sekolah. Dikasih juga bantuan uang saku," kata Ipuk.
Bupati Ipuk juga meminta keluarga MA mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan peningkatan ekonomi lainnya.
Ipuk menambahkan tidak selalu masalah biaya sekolah yang membuat anak putus sekolah. Terkadang faktor keluarga dan lingkungan juga mempengaruhi anak menjadi rentan, bahkan putus sekolah.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023