Kemudahan permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi fokus dalam kegiatan jaring aspirasi masyarakat atau reses anggota DPRD di Kota Pahlawan, Jawa Timur di awal 2023 ini.
"Selama reses di 12 titik, banyak usulan warga soal pembangunan fisik dan UMKM," kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto di Surabaya, Jumat.
Hanya saja, lanjut dia, pihaknya lebih fokus terkait persoalan bantuan permodalan untuk pelaku UMKM. Hal ini, lanjut dia, sesuai dengan tupoksi Komisi B yang membidangi perekonomian.
Menurut dia, berbagai aspirasi masyarakat diutarakan saat reses yakni kemudahan permodalan usaha untuk UMKM, akses komunikasi dengan Pemkot Surabaya, pelatihan dan pembinaan sekaligus pembukaan marketplace.
"Jadi penjualan secara elekronik itu aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada komisi B," kata dia.
Akses komunikasi komunikasi yang dimaksud itu, kata Riswanto, bahwa banyak UMKM ini belum tersentuh fasilitas maupun pelatihan dari Pemkot Surabaya.
Baca juga: Komisi B minta Kafe di Surabaya sediakan lahan untuk pelaku UMKM
Untuk itu, Riswanto meminta agar PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPRSAU) Persoda (Perusahaan Perseroan Daerah) memberikan bantuan permodalan secara merata untuk pengembangan UMKM.
Apalagi, Riswanto mengatakan, BPRSAU Perseroda ini akan mendapatkan penyertaan modal sekitar Rp60 miliar dari Pemkot Surabaya.
"Harapan kami penyertaan modal itu dapat mengakomodir kepentingan UMKM di Kota Surabaya," kata dia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, BPRSAU Persoda akan menjadi tulang punggungnya untuk memberikan pinjaman kepada UMKM.
"Anggaran Pemkot Surabaya di tahun depan (2023) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, maka 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya," ujar Cak Eri panggilan lekatnya.
Sehingga, Cak Eri memastikan, UMKM di Surabaya akan digerakkan untuk membutuhkan pinjaman modal dengan bunga ringan. "Pemkot dengan DPRD memaksimalkan pinjaman itu untuk UMKM dengan bunga rendah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kota Surabaya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Selama reses di 12 titik, banyak usulan warga soal pembangunan fisik dan UMKM," kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Riswanto di Surabaya, Jumat.
Hanya saja, lanjut dia, pihaknya lebih fokus terkait persoalan bantuan permodalan untuk pelaku UMKM. Hal ini, lanjut dia, sesuai dengan tupoksi Komisi B yang membidangi perekonomian.
Menurut dia, berbagai aspirasi masyarakat diutarakan saat reses yakni kemudahan permodalan usaha untuk UMKM, akses komunikasi dengan Pemkot Surabaya, pelatihan dan pembinaan sekaligus pembukaan marketplace.
"Jadi penjualan secara elekronik itu aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada komisi B," kata dia.
Akses komunikasi komunikasi yang dimaksud itu, kata Riswanto, bahwa banyak UMKM ini belum tersentuh fasilitas maupun pelatihan dari Pemkot Surabaya.
Baca juga: Komisi B minta Kafe di Surabaya sediakan lahan untuk pelaku UMKM
Untuk itu, Riswanto meminta agar PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPRSAU) Persoda (Perusahaan Perseroan Daerah) memberikan bantuan permodalan secara merata untuk pengembangan UMKM.
Apalagi, Riswanto mengatakan, BPRSAU Perseroda ini akan mendapatkan penyertaan modal sekitar Rp60 miliar dari Pemkot Surabaya.
"Harapan kami penyertaan modal itu dapat mengakomodir kepentingan UMKM di Kota Surabaya," kata dia.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, BPRSAU Persoda akan menjadi tulang punggungnya untuk memberikan pinjaman kepada UMKM.
"Anggaran Pemkot Surabaya di tahun depan (2023) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, maka 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya," ujar Cak Eri panggilan lekatnya.
Sehingga, Cak Eri memastikan, UMKM di Surabaya akan digerakkan untuk membutuhkan pinjaman modal dengan bunga ringan. "Pemkot dengan DPRD memaksimalkan pinjaman itu untuk UMKM dengan bunga rendah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kota Surabaya," kata dia.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023