BPJS Ketenagakerjaan Kediri menargetkan tambahan peserta hingga 45 persen pada 2023 dari jumlah peserta yang ada saat ini sekitar 230 ribu orang.
"Jumlah peserta program ketenagakerjaan saat ini sekitar 230 ribu orang. Pada 2023 ditargetkan bertambah hingga 45 persen," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suharno Abidin di Kediri, Jumat.
Ia mengatakan potensi penambahan kepesertaan, salah satunya akan membidik peserta dari bukan penerima upah. Mereka juga pekerja yang rentan, sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Misalnya, pedagang, petani dan kelompok rentan lainnya.
Pihaknya sudah koordinasi dengan kepala daerah di wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kediri, antara lain di Kabupaten dan Kota Kediri serta Nganjuk.
"Kami lakukan focus group discussion (FGD) dengan didukung bupati dan wali kota supaya ikut memberikan jaminan ini. Mereka berusaha sendiri sebagai warga dan tidak ada jaminan," ujar dia.
Ia menambahkan bantuan sosial atau hibah yang diberikan sifatnya sementara saja, sedangkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka panjang.
"Ini jangka panjang (kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan). Mereka tulang punggung dan ada yang menjamin," kata dia.
Pihaknya juga memperkirakan di wilayah kabupaten akan ada sekitar 7.000 orang pedagang yang menjadi sasaran peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan di wilayah kota ada sekitar 4.500 pedagang. Rencananya, mereka diikutsertakan pada 2023.
Menurut dia, dana yang bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dana itu dibayarkan pemerintah daerah untuk mereka yang akan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun teknisnya masih akan dibahas lagi.
Ia menambahkan pemanfaatan DBHCHT untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan juga sudah dilakukan di sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur, misalnya Jember mengalokasikan untuk 15 ribu petani tembakau, Lamongan mengajukan 22 ribu petani, termasuk di Bondowoso juga.
Aturan pemanfaatan DBHCHT, kata dia, bisa untuk petani tembakau, namun tidak menutup kemungkinan sektor lainnya juga bisa.
Petani Kediri, tambah dia, jumlahnya luar biasa banyak dan mereka bekerja demi ketahanan pangan. Oleh karena itu, pihaknya berharap merintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mereka.
"Kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah dan responnya menyambut baik. Kami juga bantu pemerintah daerah dalam hal penyerapan dan perlindungan ke masyarakat. Kami juga asistensi dengan Pemprov, responnya luar biasa," tutur Suharno Abidin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Jumlah peserta program ketenagakerjaan saat ini sekitar 230 ribu orang. Pada 2023 ditargetkan bertambah hingga 45 persen," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suharno Abidin di Kediri, Jumat.
Ia mengatakan potensi penambahan kepesertaan, salah satunya akan membidik peserta dari bukan penerima upah. Mereka juga pekerja yang rentan, sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Misalnya, pedagang, petani dan kelompok rentan lainnya.
Pihaknya sudah koordinasi dengan kepala daerah di wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kediri, antara lain di Kabupaten dan Kota Kediri serta Nganjuk.
"Kami lakukan focus group discussion (FGD) dengan didukung bupati dan wali kota supaya ikut memberikan jaminan ini. Mereka berusaha sendiri sebagai warga dan tidak ada jaminan," ujar dia.
Ia menambahkan bantuan sosial atau hibah yang diberikan sifatnya sementara saja, sedangkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka panjang.
"Ini jangka panjang (kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan). Mereka tulang punggung dan ada yang menjamin," kata dia.
Pihaknya juga memperkirakan di wilayah kabupaten akan ada sekitar 7.000 orang pedagang yang menjadi sasaran peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan di wilayah kota ada sekitar 4.500 pedagang. Rencananya, mereka diikutsertakan pada 2023.
Menurut dia, dana yang bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dana itu dibayarkan pemerintah daerah untuk mereka yang akan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, namun teknisnya masih akan dibahas lagi.
Ia menambahkan pemanfaatan DBHCHT untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan juga sudah dilakukan di sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur, misalnya Jember mengalokasikan untuk 15 ribu petani tembakau, Lamongan mengajukan 22 ribu petani, termasuk di Bondowoso juga.
Aturan pemanfaatan DBHCHT, kata dia, bisa untuk petani tembakau, namun tidak menutup kemungkinan sektor lainnya juga bisa.
Petani Kediri, tambah dia, jumlahnya luar biasa banyak dan mereka bekerja demi ketahanan pangan. Oleh karena itu, pihaknya berharap merintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mereka.
"Kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah dan responnya menyambut baik. Kami juga bantu pemerintah daerah dalam hal penyerapan dan perlindungan ke masyarakat. Kami juga asistensi dengan Pemprov, responnya luar biasa," tutur Suharno Abidin.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022