Kepala Dinas Sosial Pemprov Jatim Alwi menyatakan, bantuan sosial (bansos) berkaitan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur menyasar kepada keluarga yang berkebutuhan mendesak.
"Yang dimaksud dengan keluarga berkebutuhan mendesak adalah keluarga yang ada anak yang masih sekolah atau anak berkebutuhan khusus," katanya dihubungi dari Pamekasan melalui sambungan telepon, Senin.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan ini menjelaskan program penanganan dampak kebaikan BBM merupakan program yang dicanangkan Dinsos Jatim.
Dananya dari dana alokasi umum (DAU) biaya tidak terduga (BTT) sebesar 2 persen, atau sekitar Rp42 miliar.
"Saat ini kami sedang melakukan perhitungan, dan penganggaran. Diharapkan pekan depan sudah bisa dicairkan," ujarnya.
Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, bantuan sosial dari pemerintah untuk menangani dampak kebaikan BBM ini secara terintegrasi
Bantuan untuk nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk para petani melalui Dinas Pertanian.
"Jadi, pos-pos anggaran yang ada di masing-masing dinas dimanfaatkan sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran," tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemkab Pamekasan Moh Tarsun mengaku masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jatim terkait program bantuan sosial.
"Kalau bantuan rutin seperti PKH dan BLT dana desa, memang sudah berjalan, dan saat kenaikan BBM Bupati Pamekasan memang meminta agar dipercepat untuk mengatasi dampak yang lebih parah," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Yang dimaksud dengan keluarga berkebutuhan mendesak adalah keluarga yang ada anak yang masih sekolah atau anak berkebutuhan khusus," katanya dihubungi dari Pamekasan melalui sambungan telepon, Senin.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan ini menjelaskan program penanganan dampak kebaikan BBM merupakan program yang dicanangkan Dinsos Jatim.
Dananya dari dana alokasi umum (DAU) biaya tidak terduga (BTT) sebesar 2 persen, atau sekitar Rp42 miliar.
"Saat ini kami sedang melakukan perhitungan, dan penganggaran. Diharapkan pekan depan sudah bisa dicairkan," ujarnya.
Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, bantuan sosial dari pemerintah untuk menangani dampak kebaikan BBM ini secara terintegrasi
Bantuan untuk nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk para petani melalui Dinas Pertanian.
"Jadi, pos-pos anggaran yang ada di masing-masing dinas dimanfaatkan sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran," tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemkab Pamekasan Moh Tarsun mengaku masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jatim terkait program bantuan sosial.
"Kalau bantuan rutin seperti PKH dan BLT dana desa, memang sudah berjalan, dan saat kenaikan BBM Bupati Pamekasan memang meminta agar dipercepat untuk mengatasi dampak yang lebih parah," ucapnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022