Kepala Bidang Sarana Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno mengimbau para petani menggunakan pupuk kandang saat subsidi tiga jenis pupuk, yakni ZA, SP-26 dan organik dicabut oleh pemerintah.
"Pemerintah sudah resmi memberlakukan pupuk subsidi hanya untuk jenis urea dan NPK sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang ditetapkan pada 6 Juli 2022," katanya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu.
Dalam Permentan tersebut disebutkan bahwa petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektare setiap musim tanam harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
Kedua jenis pupuk bersubsidi itu diperuntukkan pada sembilan komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi meliputi padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao dan kopi.
"Dengan adanya ketentuan ini petani harus mulai banyak-banyak menggunakan pupuk kandang. Kemudian pupuk subsidi urea dan NPK. Itupun hanya untuk 9 komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi," tuturnya.
Menurut dia, tiga jenis pupuk meliputi ZA, SP-26 dan organik sudah dilepas subsidinya, sehingga ketiga pupuk tersebut masuk dalam pupuk nonsubsidi.
"Untuk pupuk yang sudah dilepas subsidinya, apabila di kios masih ada maka bisa ditebus oleh petani tetap menggunakan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan bisa dilakukan realokasi. Misalnya, ZA tidak terserap di kecamatan A, maka bisa direalokasi ke kecamatan lain," katanya.
Ia menjelaskan untuk tiga pupuk yang sudah dilepas subsidinya per Juni 2022 tidak ada penebusan dari pupuk Indonesia dan alasannya tidak disubsidi itu berdasarkan kajian dengan adanya urea dan NPK sudah cukup, kecuali komoditas yang memang harus memakai pupuk nonsubsidi.
"Tiga jenis pupuk tersebut dilepas subsidinya mungkin karena dengan dua jenis pupuk Urea dan NPK saja sudah cukup untuk sembilan komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi," ujarnya.
Bambang berharap petani bisa menggunakan pupuk secara bijak dan lebih banyak menggunakan pupuk organik buatan sendiri, sehingga nantinya penyluh pertanian lapangan (PPL) siap untuk mendampingi petani tentang tata cara pembuatan pupuk organik yang benar.
"Hingga saat ini masih belum ada regulasi terbaru yang mengatur tentang HET maupun alokasi pupuk bersubdidi untuk Kabupaten Probolinggo sehingga masih menggunakan HET dan alokasi sebelumnya untuk pupuk bersubsidi Urea dan NPK," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Pemerintah sudah resmi memberlakukan pupuk subsidi hanya untuk jenis urea dan NPK sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang ditetapkan pada 6 Juli 2022," katanya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu.
Dalam Permentan tersebut disebutkan bahwa petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektare setiap musim tanam harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
Kedua jenis pupuk bersubsidi itu diperuntukkan pada sembilan komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi meliputi padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao dan kopi.
"Dengan adanya ketentuan ini petani harus mulai banyak-banyak menggunakan pupuk kandang. Kemudian pupuk subsidi urea dan NPK. Itupun hanya untuk 9 komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi," tuturnya.
Menurut dia, tiga jenis pupuk meliputi ZA, SP-26 dan organik sudah dilepas subsidinya, sehingga ketiga pupuk tersebut masuk dalam pupuk nonsubsidi.
"Untuk pupuk yang sudah dilepas subsidinya, apabila di kios masih ada maka bisa ditebus oleh petani tetap menggunakan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan bisa dilakukan realokasi. Misalnya, ZA tidak terserap di kecamatan A, maka bisa direalokasi ke kecamatan lain," katanya.
Ia menjelaskan untuk tiga pupuk yang sudah dilepas subsidinya per Juni 2022 tidak ada penebusan dari pupuk Indonesia dan alasannya tidak disubsidi itu berdasarkan kajian dengan adanya urea dan NPK sudah cukup, kecuali komoditas yang memang harus memakai pupuk nonsubsidi.
"Tiga jenis pupuk tersebut dilepas subsidinya mungkin karena dengan dua jenis pupuk Urea dan NPK saja sudah cukup untuk sembilan komoditas tanaman yang mempunyai inflasi tinggi," ujarnya.
Bambang berharap petani bisa menggunakan pupuk secara bijak dan lebih banyak menggunakan pupuk organik buatan sendiri, sehingga nantinya penyluh pertanian lapangan (PPL) siap untuk mendampingi petani tentang tata cara pembuatan pupuk organik yang benar.
"Hingga saat ini masih belum ada regulasi terbaru yang mengatur tentang HET maupun alokasi pupuk bersubdidi untuk Kabupaten Probolinggo sehingga masih menggunakan HET dan alokasi sebelumnya untuk pupuk bersubsidi Urea dan NPK," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022