Empat desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jatim, pada tahun 2022 diusulkan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah untuk aliran listrik, tujuannya untuk memenuhi target seluruh desa di Tanah Air dapat menikmati listrik pada 2024.
Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jatim, Hamzah di Surabaya, Rabu mengatakan, usulan itu sesuai dengan upaya pemerintah dalam pemerataan listrik di Tanah Air.
"Jatim tahun ini diusulkan akan ada empat desa yang seluruhnya ada di Kabupaten Sumenep, masing-masing Desa Karamian, Desa Saseel, Desa Saur Saibus, dan Desa Sadulang," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero), Evy Haryadi, dalam siaran persnya, menjelaskan hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7 persen, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik.
Namun dari angka itu, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
Oleh karena itu, PLN menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024, dan untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana PMN dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Target ini sesuai dengan cita-cita pemerintah dalam akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini sesuai dengan prinsip sila ke-5 Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami harus memberikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya
Evy mengatakan, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp10 triliun pada 2023, rinciannya Rp1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
Pada tahun 2024, PT PLN kembali mengajukan dana PMN sebesar Rp8 triliun, tujuannya untuk sisa mengejar target rasio desa berlistrik 100 persen. Harapannya, dengan upaya ini rasio elektrifikasi nasional dan rasio desa berlistrik bisa mencapai target sebelum 2025.
"Kami optimistis tentu saja target ini bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Stakeholder dan juga dukungan semua pihak. Ini perlu upaya bersama untuk menciptakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Evy.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jatim, Hamzah di Surabaya, Rabu mengatakan, usulan itu sesuai dengan upaya pemerintah dalam pemerataan listrik di Tanah Air.
"Jatim tahun ini diusulkan akan ada empat desa yang seluruhnya ada di Kabupaten Sumenep, masing-masing Desa Karamian, Desa Saseel, Desa Saur Saibus, dan Desa Sadulang," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Korporat PT PLN (Persero), Evy Haryadi, dalam siaran persnya, menjelaskan hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7 persen, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik.
Namun dari angka itu, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.
Oleh karena itu, PLN menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik PLN pada 2024, dan untuk bisa mencapai target tersebut, perseroan memanfaatkan dana PMN dari pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Target ini sesuai dengan cita-cita pemerintah dalam akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini sesuai dengan prinsip sila ke-5 Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami harus memberikan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya
Evy mengatakan, PLN mengusulkan alokasi PMN Rp10 triliun pada 2023, rinciannya Rp1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan Rp 3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp 4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.
Pada tahun 2024, PT PLN kembali mengajukan dana PMN sebesar Rp8 triliun, tujuannya untuk sisa mengejar target rasio desa berlistrik 100 persen. Harapannya, dengan upaya ini rasio elektrifikasi nasional dan rasio desa berlistrik bisa mencapai target sebelum 2025.
"Kami optimistis tentu saja target ini bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Stakeholder dan juga dukungan semua pihak. Ini perlu upaya bersama untuk menciptakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Evy.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022