Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya menilai pengadaan seragam untuk para siswa SD dan SMP dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dianggarkan Rp72 miliar di Kota Pahlawan, Jatim, belum siap.
"Dari rangkaian berjalannya rapat dengan dinas pendidikan pada Senin (7/3), bisa disimpulkan kalau pengadaan seragam bagi siswa MBR tingkat SD maupun SMP belum siap," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Selasa.
Khusnul memahami, waktu pengadaan seragam siswa MBR pendek yakni hanya 3 bulan. Meski demikian, lanjut dia, jika ada kekurangan anggaran, maka hal itu bisa ditambah melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2022.
"Artinya tinggal pelaksanaan di lapangannya yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau ada kekurangan segera perbaiki," katanya.
Selain itu, Khusnul ingin mengetahui pola pengadaan seragam oleh dinas pendidikan, namun pihaknya belum mendapatkan jawaban yang konkret dari Dispendik Surabaya, terkait skema distribusi seragam.
"Kemudian mengenai masukan masyarakat mengenai kualitas dan keterlambatan distribusi seragam, kami akan menjadwalkan ulang terkait permasalahan ini, untuk mempersiapkan PPDB 2022 yang ini cukup pendek waktunya," ujarnya.
Untuk itu, Khusnul menegaskan, jangan sampai terjadi lagi keterlambatan seragam untuk siswa MBR saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2022.
"Setelah PPBD, ada jangka waktu beberapa minggu kemudian mulai dilakukan proses belajar mengajar. Sebelum itu, seragam harus diterima meskipun itu pembelajaran PTM (pembelajaran tatap muka) maupun PJJ (pembelajaran jarak jauh)," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Dari rangkaian berjalannya rapat dengan dinas pendidikan pada Senin (7/3), bisa disimpulkan kalau pengadaan seragam bagi siswa MBR tingkat SD maupun SMP belum siap," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Selasa.
Khusnul memahami, waktu pengadaan seragam siswa MBR pendek yakni hanya 3 bulan. Meski demikian, lanjut dia, jika ada kekurangan anggaran, maka hal itu bisa ditambah melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya 2022.
"Artinya tinggal pelaksanaan di lapangannya yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau ada kekurangan segera perbaiki," katanya.
Selain itu, Khusnul ingin mengetahui pola pengadaan seragam oleh dinas pendidikan, namun pihaknya belum mendapatkan jawaban yang konkret dari Dispendik Surabaya, terkait skema distribusi seragam.
"Kemudian mengenai masukan masyarakat mengenai kualitas dan keterlambatan distribusi seragam, kami akan menjadwalkan ulang terkait permasalahan ini, untuk mempersiapkan PPDB 2022 yang ini cukup pendek waktunya," ujarnya.
Untuk itu, Khusnul menegaskan, jangan sampai terjadi lagi keterlambatan seragam untuk siswa MBR saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2022.
"Setelah PPBD, ada jangka waktu beberapa minggu kemudian mulai dilakukan proses belajar mengajar. Sebelum itu, seragam harus diterima meskipun itu pembelajaran PTM (pembelajaran tatap muka) maupun PJJ (pembelajaran jarak jauh)," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022