![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/578997/pemkab-sidoarjo-jadwalkan-lelang-proyek-flyover-krian-pada-april&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2022/02/24/IMG-20220224-WA0042_1.jpg&description=Pemkab Sidoarjo jadwalkan lelang proyek "flyover" Krian pada April){kind=link}
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dijadwalkan mulai melelang proyek pembangunan jalur perlintasan langsung-64 (JPL-64) jalan perempatan Krian-Jerukgamping atau flyover Krian pada April mendatang.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menargetkan dokumen persiapan proyek, seperti amdal dan amdal lalin hingga detailed engineering design (DED) bisa diselesaikan pada Maret dan selanjutnya bisa dilakukan lelang oleh Kementerian Perhubungan pada April.
“Kami mendorong melalui Tim Persiapan Pembangunan JPL-64 agar dokumen persiapan yang diperlukan bisa segera selesai bulan depan. Kami juga akan segera menyelesaikan proses clearing lahan yang akan digunakan untuk pembangunan JLP-64 ini," ujarnya.
Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan ada sebanyak 74 bangunan dan bidang lahan yang masuk dalam area proyek pembangunan JPL-64 Krian-Jerukgamping.
Pemkab Sidoarjo akan melakukan proses jual beli untuk lahan terdampak yang sudah mempunyai surat kepemilikan, baik sertifikat, Letter C maupun Petok D.
Pemkab juga akan menertibkan bangunan liar di sekitar area pembangunan untuk memperlancar pengerjaan proyek, terutama di sempadan Sungai Sidomukti. Sesuai aturan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sempadan Sungai Sidomukti harus bebas dari bangunan yang berjarak 10 meter di sisi kanan dan kiri sungai.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan surat pemberitahuan penertiban dan teguran untuk bangunan liar di sepanjang Sungai Sidomukti sudah dilayangkan dua hari lalu.
Surat teguran pertama itu batasnya tujuh hari terhitung hingga 2 Maret 2022. Warga diminta membongkar secara mandiri bangunan liar tersebut.
Jika peringatan pertama tak diindahkan, akan dilayangkan surat peringatan kedua yang juga berlaku tujuh hari hingga 9 Maret 2022.
"Apabila pada pemberitahuan kedua belum dibongkar maka ada perpanjangan tiga hari sebelum ditertibkan oleh petugas gabungan Satpol PP, Polsek, BBWS, dan Dinas PUBMSDA," ujarnya.
Menurut Dwi, sebelumnya diperkirakan ada 74 bidang lahan yang terdampak proyek tersebut, namun setelah identifikasi ulang jumlahnya bertambah menjadi 110 bidang.
Ia mengatakan bahwa 74 bidang itu berada di titik lintas jembatan sepanjang 720 meter. Jumlah itu belum termasuk keperluan turunan flyover sepanjang 100 meter-an.
"Selain itu dianggap bangunan liar. Menempati sempadan Sungai Sidomukti tanpa ada sertifikat dan seizin BBWS," ujarnya
Pembangunan JPL-64 Krian-Jerukgamping ini merupakan kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Pemkab Sidoarjo menggunakan skema pembiayaan multiyears yang dimulai tahun 2022 dan dilanjutkan anggaran 2023.
Diperkirakan pembebasan lahan tersebut akan berlangsung selama dua bulan. Jika nilai appraisal disetujui maka langsung dilakukan pembayaran dan dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan.
Jika pembebasan lahan tuntas, selanjutnya pembangunan bisa dimulai. Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Diperkirakan waktu pembangunannya paling lama 17 bulan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menargetkan dokumen persiapan proyek, seperti amdal dan amdal lalin hingga detailed engineering design (DED) bisa diselesaikan pada Maret dan selanjutnya bisa dilakukan lelang oleh Kementerian Perhubungan pada April.
“Kami mendorong melalui Tim Persiapan Pembangunan JPL-64 agar dokumen persiapan yang diperlukan bisa segera selesai bulan depan. Kami juga akan segera menyelesaikan proses clearing lahan yang akan digunakan untuk pembangunan JLP-64 ini," ujarnya.
Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan ada sebanyak 74 bangunan dan bidang lahan yang masuk dalam area proyek pembangunan JPL-64 Krian-Jerukgamping.
Pemkab Sidoarjo akan melakukan proses jual beli untuk lahan terdampak yang sudah mempunyai surat kepemilikan, baik sertifikat, Letter C maupun Petok D.
Pemkab juga akan menertibkan bangunan liar di sekitar area pembangunan untuk memperlancar pengerjaan proyek, terutama di sempadan Sungai Sidomukti. Sesuai aturan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sempadan Sungai Sidomukti harus bebas dari bangunan yang berjarak 10 meter di sisi kanan dan kiri sungai.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan surat pemberitahuan penertiban dan teguran untuk bangunan liar di sepanjang Sungai Sidomukti sudah dilayangkan dua hari lalu.
Surat teguran pertama itu batasnya tujuh hari terhitung hingga 2 Maret 2022. Warga diminta membongkar secara mandiri bangunan liar tersebut.
Jika peringatan pertama tak diindahkan, akan dilayangkan surat peringatan kedua yang juga berlaku tujuh hari hingga 9 Maret 2022.
"Apabila pada pemberitahuan kedua belum dibongkar maka ada perpanjangan tiga hari sebelum ditertibkan oleh petugas gabungan Satpol PP, Polsek, BBWS, dan Dinas PUBMSDA," ujarnya.
Menurut Dwi, sebelumnya diperkirakan ada 74 bidang lahan yang terdampak proyek tersebut, namun setelah identifikasi ulang jumlahnya bertambah menjadi 110 bidang.
Ia mengatakan bahwa 74 bidang itu berada di titik lintas jembatan sepanjang 720 meter. Jumlah itu belum termasuk keperluan turunan flyover sepanjang 100 meter-an.
"Selain itu dianggap bangunan liar. Menempati sempadan Sungai Sidomukti tanpa ada sertifikat dan seizin BBWS," ujarnya
Pembangunan JPL-64 Krian-Jerukgamping ini merupakan kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Pemkab Sidoarjo menggunakan skema pembiayaan multiyears yang dimulai tahun 2022 dan dilanjutkan anggaran 2023.
Diperkirakan pembebasan lahan tersebut akan berlangsung selama dua bulan. Jika nilai appraisal disetujui maka langsung dilakukan pembayaran dan dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan.
Jika pembebasan lahan tuntas, selanjutnya pembangunan bisa dimulai. Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Diperkirakan waktu pembangunannya paling lama 17 bulan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022