Fraksi-fraksi di DPRD Kota Madiun, Jawa Timur, menyoroti dan memberikan masukan pada Perubahan APBD setempat tahun anggaran 2021.
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya mengatakan sejumah hal penting yang disoroti tujuh fraksi di DPRD Kota Madiun adalah tentang penanganan COVID-19 dan optimalisasi penyerapan anggaran pada Perubahan APBD 2021.
"Yang banyak disorot fraksi itu terkait dana untuk penanganan COVID-19, menanyakan ke pemkot kiat-kiat apa yang dilakukan dalam hal penanganannya. Termasuk optimalisasi penyerapan anggaran. Hal itu karena di masa pandemi banyak pegawai yang WFH, jadi kegiatan di OPD banyak yang tidak terfokus atau tidak terlaksana," ujar Andi Raya di Madiun, Rabu.
Menurut dia, sorotan dan masukan yang disampaikan DPRD itu wajar untuk kesempurnaan P-APBD 2021. Apalagi, Kota Madiun sampai saat ini masih menerapkan PPKM level 4 penanganan COVID-19.
Namun, meski pihak DPRD memberikan sorotan, ia menilai secara umum program yang disodorkan eksekutif Kota Madiun terkait penanganan COVID-19 sudah cukup baik.
Wali Kota Madiun Maidi membenarkan adanya pertanyaan dan sorotan dari dewan terkait penanganan COVID-19 di Kota Madiun yang disampaikan
dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD tahun 2021, kemarin.
"Ada berbagai masukan, tetapi yang paling banyak soal penanganan COVID-19," kata Wali Kota Maidi.
Selain itu, juga tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena selama pandemi ini ada banyak perusahaan yang mengeluarkan CSR-nya untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19.
"Tidak terserapnya anggaran, namun pelayanan kita tetap optimal. Bukan tidak terserap terus mengurangi pelayanan. Uang negara justru efisien. Kalau ada CSR perusahaan, kita terima, itu amanat undang-undang. Intinya tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Pemkot berupaya maksimal untuk menekan tingginya kasus," katanya.
Maidi menjelaskan, untuk penanganan COVID-19 semua kebutuhan masyarakat dicukupi. Seperti soal pangan, ia menjamin tidak akan ada kesulitan. Selain itu juga distribusi obat-obatan, vitamin, maupun masker kepada masyarakat.
Selain itu, dalam waktu dekat Pemkot Madiun juga akan memfasilitasi warganya untuk melakukan tes cepat antigen gratis bagi yang suspek.
Pihaknya menilai secara umum dengan sorotan dan masukan tersebut maka akan memaksimalkan fungsi DPRD, baik dalam pembuatan perundang-undangan, anggaran, dan pengawasannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya mengatakan sejumah hal penting yang disoroti tujuh fraksi di DPRD Kota Madiun adalah tentang penanganan COVID-19 dan optimalisasi penyerapan anggaran pada Perubahan APBD 2021.
"Yang banyak disorot fraksi itu terkait dana untuk penanganan COVID-19, menanyakan ke pemkot kiat-kiat apa yang dilakukan dalam hal penanganannya. Termasuk optimalisasi penyerapan anggaran. Hal itu karena di masa pandemi banyak pegawai yang WFH, jadi kegiatan di OPD banyak yang tidak terfokus atau tidak terlaksana," ujar Andi Raya di Madiun, Rabu.
Menurut dia, sorotan dan masukan yang disampaikan DPRD itu wajar untuk kesempurnaan P-APBD 2021. Apalagi, Kota Madiun sampai saat ini masih menerapkan PPKM level 4 penanganan COVID-19.
Namun, meski pihak DPRD memberikan sorotan, ia menilai secara umum program yang disodorkan eksekutif Kota Madiun terkait penanganan COVID-19 sudah cukup baik.
Wali Kota Madiun Maidi membenarkan adanya pertanyaan dan sorotan dari dewan terkait penanganan COVID-19 di Kota Madiun yang disampaikan
dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD tahun 2021, kemarin.
"Ada berbagai masukan, tetapi yang paling banyak soal penanganan COVID-19," kata Wali Kota Maidi.
Selain itu, juga tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena selama pandemi ini ada banyak perusahaan yang mengeluarkan CSR-nya untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19.
"Tidak terserapnya anggaran, namun pelayanan kita tetap optimal. Bukan tidak terserap terus mengurangi pelayanan. Uang negara justru efisien. Kalau ada CSR perusahaan, kita terima, itu amanat undang-undang. Intinya tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Pemkot berupaya maksimal untuk menekan tingginya kasus," katanya.
Maidi menjelaskan, untuk penanganan COVID-19 semua kebutuhan masyarakat dicukupi. Seperti soal pangan, ia menjamin tidak akan ada kesulitan. Selain itu juga distribusi obat-obatan, vitamin, maupun masker kepada masyarakat.
Selain itu, dalam waktu dekat Pemkot Madiun juga akan memfasilitasi warganya untuk melakukan tes cepat antigen gratis bagi yang suspek.
Pihaknya menilai secara umum dengan sorotan dan masukan tersebut maka akan memaksimalkan fungsi DPRD, baik dalam pembuatan perundang-undangan, anggaran, dan pengawasannya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021